[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2d3fbb0-a327-47bd-bbbc-df4b75bc6303","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":94,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_116":117,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 15 Tahun 2021","number","15","year","2021","published_date","2021-02-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN - Organisasi - Tata Kerja - Kejaksaan Republik Indonesia -KEJARI
2021
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 15, LN.2021/No.67, jdih.setneg.go.id : 8 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas serta guna menerapkan prinsip-prinsip perwujudan reformasi birokrasi dan percepatan pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat, dipandang perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia; UU Nomor 31 Tahun 1997; UU Nomor 16 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; dan Perpres Nomor 38 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2016. \n Perpres ini mengatur mengenai perubahan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 5 Perpres ini, organisasi Kejaksaan Agung terdiri dari Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Staf Ahli, dan Pusat. Selain perubahan beberapa pasal, juga ditambahkan beberapa ketentuan yang mengatur mengenai Jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya dalam koordinasi teknis penuntutan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas. Perubahan ini mencakup penambahan posisi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, yang bertanggung jawab atas koordinasi teknis penuntutan dan penanganan perkara koneksitas. Selain itu, struktur organisasi Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi mengalami penyesuaian, termasuk penambahan dan pengaturan ulang biro, direktorat, dan bagian fungsional untuk mendukung pelaksanaan tugas yang lebih efisien.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[106,112],{"_107":108,"_109":110,"_36":111},"text","PERPRES No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40175/perpres-no-29-tahun-2016","66d5cdb9-3df4-460a-a231-866a04635c6a",{"_107":113,"_109":114,"_36":115},"PERPRES No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40173/perpres-no-38-tahun-2010","ed2e25f4-3c1d-4d37-b4bf-4f00a4fb5dc0","amended_by",[118],{"_107":119,"_109":120,"_36":121},"PERPRES No. 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/277489/perpres-no-15-tahun-2024","0844f331-f25f-4be0-858d-c28c74f5382f","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

ABOUT

SECOND AMENDMENT TO PRESIDENTIAL REGULATION
NUMBER 38 OF 2010 CONCERNING ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA PROSECUTOR'S OFFICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2d3fbb0-a327-47bd-bbbc-df4b75bc6303","actionData","errors"]