[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed16b2fa-f6f9-449b-92f4-017aacb93b30","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 8 Tahun 2023","number","8","year","2023","published_date","2023-01-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4a3af574-587c-47a5-bbb2-c250e59cd900","Wilayah Kedaulatan Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan - Benda Muatan - Kapal Tenggelam
2023
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 8, LN.2023/No.16, jdih.setneg.go.id: 13 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam
ABSTRAK:	\n \n Untuk optimalisasi pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, perlu dilakukan pengelolaan dalam rangka meningkatkan daya guna untuk mendukung pembangunan nasional. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Perpres ini mengatur mengenai pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di wilayah perairan Indonesia beserta zona tambahan. BMKT adalah benda muatan kapal tenggelam yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau ekonomi yang berada di dasar laut. BMKT merupakan sumber daya kelautan yang berupa ODCB atau bukan ODCB. Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai cagar budaya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2023. \n Perpres ini mencabut Keppres Nomor 25 Tahun 1992 dan Keppres Nomor 19 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan keppres Nomor 12 Tahun 2009. \n Lampiran file 13 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan\n2. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2001 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2001 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk mengelola benda muatan kapal tenggelam (BMKT) di wilayah perairan Indonesia secara optimal dan berkelanjutan, guna mendukung pembangunan nasional. Pengaturan sebelumnya dianggap tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pengelolaan BMKT yang dibedakan menjadi Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan bukan ODCB. Pengelolaan BMKT bukan ODCB dilakukan melalui pengangkatan dan/atau pemanfaatan. Pengangkatan BMKT dilakukan oleh pelaku usaha dengan perizinan berusaha berbasis risiko. Pemanfaatan BMKT dapat dilakukan secara insitu atau melalui penjualan lelang. Hasil penjualan dibagi antara pemerintah dan pelaku usaha. Pengelolaan BMKT ODCB mengikuti ketentuan cagar budaya.

","transitional_provisions","1. Terhadap BMKT yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, namun belum diselesaikan status pemanfaatannya, dilakukan pengkajian oleh kementerian terkait.\n2. BMKT ditetapkan sebagai ODCB atau bukan ODCB dalam waktu 3 bulan setelah surat diterima oleh kementerian terkait.\n3. Jika dalam 3 bulan belum ditetapkan, BMKT dianggap bukan ODCB.\n4. Pemanfaatan BMKT dilakukan melalui pembagian barang dengan ketentuan 50% untuk Pemerintah Pusat dan 50% untuk perusahaan.\n5. Penyelesaian pembagian dilakukan paling lambat 2 tahun sejak diundangkan.\n6. BMKT yang menjadi bagian Pemerintah Pusat dapat ditetapkan sebagai barang milik negara atau dijual melalui lelang.","sanctions","(-)","revokes",[96,102,106],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","KEPPRES No. 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Panitia Nasional Pengangkatan Dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/55354/keppres-no-12-tahun-2009","9eafe92e-df3b-4139-ae95-be52af3a6836",{"_97":103,"_99":104,"_36":105},"KEPPRES No. 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan Dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam","https://peraturan.bpk.go.id/Details/55488/keppres-no-19-tahun-2007","290365c4-42bb-4c7b-8568-b098b8cdc9e8",{"_97":107,"_99":108,"_36":109},"KEPPRES No. 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/102309/keppres-no-25-tahun-1992","84a08547-a13a-4bca-8db2-c4174d19e117","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 2023
REGARDING
MANAGEMENT OF SUNKEN VESSEL CARGO

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the Indonesian waters and its additional zones, which have the potential of marine resources in the form of sunken vessel cargo, need to be managed optimally and sustainably;
that to optimize the management of sunken vessel cargo, it is necessary to carry out management in order to increase its usefulness in supporting national development;
that the regulation regarding the management of sunken vessel cargo is no longer in accordance with developments and legal needs;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation on the Management of Sunken Vessel Cargo.

In view of:

Article 4 paragraph (1) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed16b2fa-f6f9-449b-92f4-017aacb93b30","actionData","errors"]