[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb23747e-aa83-47f9-a119-d3bd1a710361","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_103":104,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota","short_title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015","number","14","year","2015","published_date","2015-07-02","effective_date","2015-07-03","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","57fa4213-4389-455a-8429-0d46f0ce534a","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum","short_name","Peraturan Bawaslu","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Badan Pengawas Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 14, BN.2015/No.996, jdih.bawaslu.go.id : 15 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Pergerakan Kotak Suara, Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.\n2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Pergerakan Kotak Suara, Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mengatur tentang pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Latar belakang peraturan ini adalah adanya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang menyebabkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bawaslu sebelumnya (Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Nomor 10 Tahun 2013) tidak sesuai lagi.\n\nPeraturan ini mengatur tanggung jawab pengawasan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan yang diemban bersama oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota, yang dibantu oleh Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS. Pengawasan meliputi pergerakan surat suara dari TPS ke PPK, rekapitulasi di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, serta penetapan hasil pemilihan. Secara rinci, peraturan ini mengatur bagaimana pengawas pemilu memastikan keamanan kotak suara, keabsahan dokumen, penyusunan jadwal rekapitulasi, pelaksanaan rapat rekapitulasi, dan penanganan keberatan atau selisih suara. Pengawas Pemilu juga wajib mendokumentasikan proses rekapitulasi dan menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Pergerakan Kotak Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176420/peraturan-bawaslu-no-10-tahun-2013","bcbc6797-cf21-4cf9-b107-dbeb9169e1dd",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Pergerakan Kotak Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/175941/peraturan-bawaslu-no-4-tahun-2010","5a01c2ad-12ba-46bf-ad9b-8e636199a551","revoked_by",[105],{"_94":106,"_96":107,"_36":108},"Peraturan Bawaslu No. 14 Tahun 2018 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176645/peraturan-bawaslu-no-14-tahun-2018","2cc23a66-1223-4e17-92b5-4008093e65dc","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[117],{"_94":118,"_96":119,"_36":120},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176553/peraturan-bawaslu-no-12-tahun-2016","7caa35ca-e81b-4ee1-a3e8-16b9202e6de2","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 14 OF 2015

CONCERNING

SUPERVISION OF THE RECAPITULATION OF VOTE COUNTING RESULTS
AND ESTABLISHMENT OF THE ELECTION RESULTS FOR GOVERNOR AND VICE GOVERNOR,
REGENT AND VICE REGENT AS WELL AS MAYOR AND VICE MAYOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that with the enactment of Law Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors into Law as amended by Law Number 8 of 2015 concerning Amendments to Law Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors, several provisions in Regulation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb23747e-aa83-47f9-a119-d3bd1a710361","actionData","errors"]