[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb22c1f9-3b2f-43dd-8418-c8131e6aba26","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-06-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Gorontalo","place_of_enactment","Gorontalo","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD 2024 (2)
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Ruang\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No 26 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 27 tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Uu No 6 Tahun 2023, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 6 Tahun 2023, PP No 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Tahun 2017, PP No 21 Tahun 2021, Permen ATR/kaBPN No 11 Tahun 2021, Permen ATR/KaBPN No 13 Tahun 2021, Permen ATR/kaBPN No 14 Tahun 2021, Permen ATR/kaBPN No 15 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen ATR/kaBPN No 9 Tahun 2022, Permen ATR/kaBPN No 21 Tahun 2021, Permen KKP No 28 Tahun 2021, Permen ATR/kaBPN No 5 Tahun 2022. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043 termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, kawasan strategi provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi, hak, kewajiban, dan peran masyarakat, kelembagaan, penyelesaian sengketa, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2024. \n Terdiri dari 114 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02);\n2. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 302);\n3. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo ini menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo untuk periode 2024-2043. Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan ruang wilayah yang aman, produktif, inovatif, berkualitas, ramah lingkungan, berbasis mitigasi bencana, dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri berbasis potensi kearifan lokal.\n\nKebijakan penataan ruang meliputi:\n\n- Mewujudkan ruang provinsi yang aman, produktif, inovatif, dan berkualitas melalui peningkatan pertahanan dan keamanan di wilayah pesisir dan perbatasan negara, serta pengembangan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah baru.\n- Mewujudkan ruang provinsi yang ramah lingkungan dan berbasis mitigasi bencana melalui pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan, dan strategis berbasis ramah lingkungan, peningkatan kualitas prasarana mitigasi bencana, dan peningkatan pengelolaan kawasan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.\n- Mewujudkan ruang provinsi yang berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri berbasis kearifan lokal melalui pengembangan kawasan pertanian terpadu, kawasan perikanan, sarana prasarana pendukung pariwisata, kawasan industri, dan penguatan sistem produksi hulu hilir.\n\nStrategi penataan ruang mencakup peningkatan pertahanan dan keamanan, pengembangan kawasan perkotaan, pengembangan kawasan strategis berbasis mitigasi bencana dan ramah lingkungan, peningkatan kualitas prasarana mitigasi bencana, peningkatan pengelolaan kawasan, pengembangan kawasan pertanian terpadu dan perikanan, pengembangan sarana prasarana pendukung pariwisata, pengembangan kawasan industri, dan penguatan sistem produksi hulu hilir.","transitional_provisions","1. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Izin pemanfaatan atau KKPR yang telah dikeluarkan:\n a. yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;\n b. yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:\n 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin pemanfaatan ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;\n 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunan, pemanfaatan ruang dilakukan sampai Izin pemanfaatan ruang atau KKPR terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;\n 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin pemanfaatan ruang atau KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;\n c. pemanfaatan ruang yang Izin pemanfaatan ruang atau KKPR-nya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan\n d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan persetujuan KKPR yang diperlukan.","sanctions","1. Arahan sanksi dilakukan melalui sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dikenakan kepada:\n a. setiap orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;\n b. orang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang; dan\n c. setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.\n3. Sanksi administratif dapat berupa:\n a. peringatan tertulis;\n b. denda administratif;\n c. penghentian sementara kegiatan;\n d. penghentian sementara pelayanan umum;\n e. penutupan lokasi;\n f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;\n g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;\n h. pembongkaran bangunan; dan/atau\n i. pemulihan fungsi ruang.","revokes",[93,99,103],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Prov. Gorontalo No. 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Gorontalo 2018 - 2038","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/99893/perda-prov-gorontalo-no-4-tahun-2018","c3c85eae-e7b0-4bbd-9270-4cadc8a28b5b",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PERDA Prov. Gorontalo No. 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto","https://peraturan.bpk.go.id/Details/67258/perda-prov-gorontalo-no-9-tahun-2017","622445ab-de1d-42f7-a112-6e6f45a2af32",{"_94":104,"_96":105},"Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF GORONTALO

REGIONAL REGULATION OF GORONTALO PROVINCE

NUMBER 2 OF 2024

ABOUT

REGIONAL SPATIAL PLAN OF GORONTALO PROVINCE
YEAR 2024-2043

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF GORONTALO PROVINCE,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 23 paragraph (6) of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Regional Spatial Plan of Gorontalo Province for 2024-2043;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 38 of 2000 concerning the Establishment of Gorontalo Province (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb22c1f9-3b2f-43dd-8418-c8131e6aba26","actionData","errors"]