[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c3c85eae-e7b0-4bbd-9270-4cadc8a28b5b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Gorontalo 2018 - 2038","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","2018-09-26","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Gorontalo","place_of_enactment","Gorontalo","theme","Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Gorontalo 2018 - 2038","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2018/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Gorontalo 2018 - 2038
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (5) UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 tahun 2014 tentang perubahan UU No.No.27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah. \n Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU 38 Tahun 2000; UU 26 Tahun 2007; UU 27 Tahun 2007; UU 32 Tahun 2009; UU 4 Tahun 2011; UU 23 Tahun 2014; UU 32 Tahun 2014; UU 7 Tahun 2016; PP 26 Tahun 2008; PP 15 Tahun 2010; PP 68 Tahun 2010; PP 8 Tahun 2013; PP 46 Tahun 2016; PP 45 Tahun 2017; Permendagri 80 Tahun 2015; Permendagri 13 Tahun 2016; Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor.23/PERMEN-KP/2016. \n Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ruang lingkup, asas, fungsi, batas wilayah dan jangka waktu, tujuan, kebijakan dan strategi pengelolaan WP-3-K, rencana alokasi WP-3-K, arahan peraturan pemanfaatan ruang, pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, indikasi program, pengawasan dan pengendalian, penyelesaian sengketa, sanksi administrasi, gugakatan perwakilan, penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2018. \n Peraturan ini terdiri atas 128 Halaman dengan lampiran. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2038 menetapkan kerangka zonasi untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Gorontalo selama periode 2018-2038. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan ekosistem sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meningkatkan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta meningkatkan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan interkonektivitas, sarana-prasarana, kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sumber daya manusia, serta meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, peraturan ini berupaya untuk mengoptimalkan kapasitas kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.\r\n\r\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup alokasi ruang yang terdiri dari kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan alur laut. Kawasan pemanfaatan umum dibagi menjadi zona pariwisata, permukiman, pelabuhan, hutan mangrove, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pergaraman, dan pertahanan keamanan. Kawasan konservasi meliputi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan konservasi perairan, dan kawasan konservasi maritim. Alur laut terdiri dari alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut. Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan ruang perairan, serta peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana zonasi, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.","transitional_provisions","Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:\r\na. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;\r\nb. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:\r\n1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;\r\n2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;","sanctions","1. Pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan kegiatan sementara, dan/atau pencabutan izin lokasi.\r\n2. Pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan yang diberikan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, dan/atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Prov. Gorontalo No. 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/305904/perda-prov-gorontalo-no-2-tahun-2024","eb22c1f9-3b2f-43dd-8418-c8131e6aba26","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF GORONTALO
REGIONAL REGULATION OF GORONTALO PROVINCE
NUMBER 4 OF 2018
CONCERNING
ZONING PLAN FOR COASTAL AREAS AND SMALL ISLANDS
OF GORONTALO PROVINCE FOR 2018-2038

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF GORONTALO,

Considering:

that to implement the provisions of Article 9 paragraph (5) of Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands as amended by Law Number 1 of 2014 concerning Amendments to Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands of Gorontalo Province for 2018-2038;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 38 of 2000 concerning the Establishment of Gorontalo Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2000 Number 258, Supplement to the State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c3c85eae-e7b0-4bbd-9270-4cadc8a28b5b","actionData","errors"]