[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea9bb6e0-fd27-4ad2-ada1-706a480b5c6b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":87,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak Dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013","number","14","year","2013","published_date","2013-10-24","effective_date","2013-10-25","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"85de4ef9-09f3-4ff4-90b8-7814b69ae18f","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak Dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak Dan Gas Bumi - Pembentukan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD 2013/14 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak Dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu
ABSTRAK:	\n \n bahwa Jawa Barat memiliki sumberdaya alam minyak dan gas bumi yang berpotensi untuk dikelola dan dimanfaatkan guna menunjang pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; bahwa pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dilakukan melalui kegiatan usaha hulu atau hilir minyak dan gas bumi oleh Badan Usaha Milik Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan BUMD, Penyertaan Modal Daerah, Prinsip Pengelolaan, Rencana Kerja, Laporan Tahunan, Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan, Pembubaran dan Likuidasi, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2013. \n 19 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 ini mengatur tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang minyak dan gas bumi dengan lingkup kegiatan usaha hulu. Latar belakang pembentukan BUMD ini adalah potensi sumber daya alam minyak dan gas bumi di Jawa Barat yang perlu dikelola untuk menunjang pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembentukan BUMD ini adalah untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam minyak dan gas bumi secara berkelanjutan, mengembangkan investasi daerah, memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan menggerakkan perekonomian daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pembentukan BUMD dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT).
Penetapan nama dan logo Perseroan.
Tempat kedudukan Perseroan di Ibukota Provinsi.
Kegiatan usaha Perseroan meliputi eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.
Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dan dapat ditingkatkan hingga Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah).
Komposisi kepemilikan saham terdiri dari Pemerintah Daerah (70%) dan pemegang saham lainnya (30%).
Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.
Penyertaan modal Daerah pada Perseroan merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor.
Prinsip pengelolaan BUMD meliputi peningkatan kinerja, tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), dan peningkatan kualitas perencanaan.
Pengaturan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan.
Pengaturan mengenai pembubaran dan likuidasi Perseroan.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BUMD oleh Gubernur, serta kewajiban Direksi untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala.

","transitional_provisions","1. Pembentukan Perseroan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PERDA Prov. Jawa Barat No. 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak Dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Dengan Nama Perseroan Terbatas Migas Utama Jabar (perseroda)","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/255653/perda-prov-jawa-barat-no-3-tahun-2022","188a1bc4-af4d-427e-ab42-ccd0790a6c82","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[112,116],{"_99":113,"_101":114,"_36":115},"Perda Prov. Jawa Barat No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu","https://peraturan.bpk.go.id/Details/175864/perda-prov-jawa-barat-no-11-tahun-2016","c89bc53e-8550-406c-b924-0bd5dd4b9cee",{"_99":113,"_101":114,"_36":115},"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER 14 OF 2013
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF REGION-OWNED COMPANY
IN THE FIELD OF OIL AND NATURAL GAS FOR UPSTREAM BUSINESS ACTIVITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

\n\n \n \n

Considering:

that West Java has oil and natural gas mineral resources
\n that have the potential to be managed and utilized to
\n support sustainable regional development and
\n community welfare;
that the management and utilization of the potential of natural resources
\nof oil and natural gas as referred to in
\n consideration letter a, is carried out through upstream business activities
\n or downstream oil and natural gas by a Region-Owned Company
\n, in accordance with the provisions of laws and regulations;
that based on the considerations as referred to
\nin consideration letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation
\n concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea9bb6e0-fd27-4ad2-ada1-706a480b5c6b","actionData","errors"]