[{"_1":2,"_146":-5,"_147":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea100a2b-0477-4d2f-8ccd-279771157522","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_142":143,"_144":145},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_111":112,"_117":118,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":136,"_137":138,"_139":-5,"_140":141},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","2022-10-21","effective_date","2022-10-24","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cirebon","place_of_enactment","Sumber","theme","Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - PERSETUJUAN - BANGUNAN - GEDUNG
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2023/NOMOR 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus\r\ndilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya,\r\ndan memenuhi persyaratan administratif dan teknis\r\nBangunan Gedung agar menjamin keselamatan,\r\nkeamanan, kenyamanan penghuni dan lingkungannya; bahwa dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan\r\nmereformasi birokrasi dalam hal pelayanan pu blik\r\nperlu dilakukan penyederhanaan dan efesiensi dalam\r\nproses Persetujuan Bangunan Gedung; bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Und-ang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; \n PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI\r\nPERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022. \n 24 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 3).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 3).\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 11).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Cirebon. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, sesuai fungsi, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis, serta untuk meningkatkan iklim investasi melalui penyederhanaan proses PBG sebagai persyaratan dasar perizinan berusaha. Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, serta struktur dan besaran tarif. Objek retribusi adalah penerbitan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF. Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Besaran retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan harga satuan retribusi, dengan formula yang mempertimbangkan luas total lantai, indeks terintegrasi, dan indeks bangunan gedung terbangun. Prinsip penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung melakukan perhitungan teknis untuk retribusi berdasarkan indeks terintegrasi dan harga satuan retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[97,103,107],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Kab. Cirebon No. 11 Tahun 2018 tentang Penanaman ModalDengan terbitnya Perda Kab. Cirebon No. 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, pengaturan Izin Mendirikan Bangunan dalam Perda Kab Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132458/perda-kab-cirebon-no-11-tahun-2018","6851bb63-2c90-4190-9c1d-366275f299cd",{"_98":104,"_100":105,"_36":106},"Perda Kab. Cirebon No. 3 Tahun 2015 tentang Bangunan GedungDengan terbitnya Perda Kab. Cirebon No. 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, pengaturan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Perda Kab Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/335418/perda-kab-cirebon-no-3-tahun-2015","6c499c18-755b-4d5e-a991-3f8e746dc8af",{"_98":108,"_100":109,"_36":110},"PERDA Kab. Cirebon No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan TertentuPengaturan penyelenggaran dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Perda Kab Cirebon No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37967/perda-kab-cirebon-no-4-tahun-2012","8e04c351-be21-4213-b766-c46cdc730f53","revoked_by",[113],{"_98":114,"_100":115,"_36":116},"PERDA Kab. Cirebon No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/293989/perda-kab-cirebon-no-1-tahun-2024","6ff95aac-8b10-4c9d-8dcb-24c510d854f5","partially_revokes",[119,121,123],{"_98":120,"_100":105,"_36":106},"Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2015",{"_98":122,"_100":109,"_36":110},"Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 4 Tahun 2012",{"_98":124,"_100":101,"_36":102},"Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2018","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF CIREBON REGENCY
NUMBER 3 OF 2022

REGIONAL REGULATION OF CIREBON REGENCY
NUMBER 3 OF 2022
CONCERNING
BUILDING APPROVAL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CIREBON,

\n\n \n \n

Considering:

that the implementation of Building Construction must be carried out in an orderly manner, in accordance with its function, and meet the administrative and technical requirements of Building Construction in order to guarantee the safety, security, and comfort of occupants and the environment;
that in order to improve the investment climate and reform the bureaucracy in terms of public services, it is necessary to simplify and streamline the Building Approval process;
that Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has abolished building permits and implemented new regulations regarding building approval as one of the basic requirements for business

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea100a2b-0477-4d2f-8ccd-279771157522","actionData","errors"]