[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","en","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","82092faf583a6c5a0e7fdda8d7a0cd03-a28d3c61f775928d","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=82092faf583a6c5a0e7fdda8d7a0cd03,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_130":126},"regulationId","6c499c18-755b-4d5e-a991-3f8e746dc8af","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_127":-5,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":56,"_58":59,"_60":61,"_67":68,"_69":70,"_74":75,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2015","number","3","year","2015","published_date","2015-02-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_62":59,"_63":64,"_65":66},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_62":68,"_63":71,"_72":73},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[76],{"_62":77,"_63":78,"_65":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Cirebon","place_of_enactment","Sumber","theme","Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BANGUNAN - GEDUNG
2015
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2015 (3 SERI E.2) ; 61 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, terhadap penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, serasi, aman, sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya; bahwa penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memperhatikan ketentuan fungsi peruntukan bangunan dengan memperhatikan ketentuan tata ruang wilayah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka ketentuan mengenai bangunan gedung di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \r\n \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah,\r\nterakhir dengan Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nornor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri\r\n. Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/ M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007; 26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008; 29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi .Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2012;\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; asas dan tujuan; fungsi bangunan gedung; perizinan; pengawasan dan pengendalian bangunan gedung; persyararatan keandalan bangunan gedung; penyelenggaraan bangunan gedung; pelaksanaan pembangunan bangunan; status kepemilikan bangunan gedung; hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan; peran serta masyarakat; sanksi administratif; ketentuan pidana; ketentuan penyidikan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2015. \n 61 hlm \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[100],{"_101":102,"_103":104,"_44":105},"text","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2022","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/256588/perda-kab-cirebon-no-3-tahun-2022","ea100a2b-0477-4d2f-8ccd-279771157522","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[110],{"_101":111,"_103":104,"_44":105},"PERDA Kab. Cirebon No. 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan GedungDengan terbitnya Perda Kab. Cirebon No. 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, pengaturan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Perda Kab Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=6c499c18-755b-4d5e-a991-3f8e746dc8af","notFound","actionData","errors"]