[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9ee0ba1-cf28-40dd-9f3b-246a013f1269","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_130":131,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_101":102,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI JASA USAHA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 13 Tahun 2011","number","13","year","2011","published_date","2011-12-30","effective_date","2012-02-21","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Makassar","place_of_enactment","Makassar","theme","RETRIBUSI JASA USAHA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI JASA USAHA
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2012/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK:	\n \n Sebagai tindak lanjut pasal 127 Undang-Undang Nomor 28\r\nTahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka\r\ndiperlukan tertib penyelenggaraan pemungutan Retribusi Jasa Usaha\r\nyang merupakan salah satu sumber pendapataan daerah yang penting\r\nguna menunjang peningkatan pelayanan dan kemandirian daerah dalam\r\nmembiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah \n Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerahdaerah\r\nTingkat II di Sulawesi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962\r\ntentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang\r\nHukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan\r\nKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal , Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi\r\nPublik, Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan\r\nAngkutan Jalan, Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan\r\nPengelolaan Lingkungan Hidup , Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas\r\nUndang–Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batasbatas\r\nDaerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa,\r\nMaros dan Pangkajene dan kepulauan dalam Lingkungan Daerah\r\nPropinsi Sulawesi Selatan , Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan\r\nNama Kota Ujung Pandang, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian\r\nUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah\r\nPropinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara\r\nPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah , Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan\r\nPengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata\r\nCara Pengenaan terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah , Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang\r\nUrusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota\r\nMakassar, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang\r\nPembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota\r\nMakassar \n RETRIBUSI JASA\r\nUSAHA \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2012. \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.\n2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha mengatur mengenai pungutan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kemandirian daerah. Latar belakangnya adalah tindak lanjut dari Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan ini mengatur jenis-jenis retribusi jasa usaha, meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Villa, Retribusi Tempat Penyeberangan di Air, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Rekreasi dan Olah Raga, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Namun, beberapa jenis retribusi seperti Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Retribusi Rumah Potong Hewan dikelola oleh Perusahaan Daerah Kota Makassar. Sementara itu, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Rekreasi dan Olah Raga, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah belum dipungut karena pengelolaannya belum diadakan oleh Pemerintah Kota.

Peraturan ini juga mengatur tentang subjek dan wajib retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, struktur dan besaran tarif retribusi untuk setiap jenis retribusi jasa usaha. Selain itu, diatur pula mengenai masa retribusi, saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan retribusi, serta mekanisme pengajuan keberatan, penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, pengembalian kelebihan pembayaran, peninjauan tarif retribusi, insentif pemungutan, serta pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka:\na. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;\nb. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\n2. Ketentuan mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau membayar kurang, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[94,99],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","link","",{"_95":100,"_97":98},"Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang","revoked_by",[103],{"_95":104,"_97":105,"_36":106},"Perda Kota Makassar No. 1 Tahun 2024 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH","https://peraturan.bpk.go.id/Details/304338/perda-kota-makassar-no-1-tahun-2024","2c4affad-784b-4efd-a496-a59661e28dd8","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[115],{"_95":116,"_97":117,"_36":118},"PERDA Kota Makassar No. 1 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA","https://peraturan.bpk.go.id/Details/243292/perda-kota-makassar-no-1-tahun-2020","48659583-3384-4d48-a207-1b470bfc415b","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MAKASSAR CITY
NUMBER 13 OF 2011
CONCERNING
LOCAL SERVICE CHARGE FOR BUSINESS SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MAKASSAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that as a follow-up to Article 127 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Fees/Charges, it is necessary to properly organize the collection of Local Service Charge for Business Services, which is an important source of regional income to support the improvement of services and regional independence in financing the implementation of regional administration;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Makassar City concerning Local Service Charge for Business Services.

In view of:

Law Number 29 of 1959 concerning the establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9ee0ba1-cf28-40dd-9f3b-246a013f1269","actionData","errors"]