[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e990bbaa-b910-4620-bfeb-4b5dbf3c23ae","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_110":111,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 10/K/I-XIII.2/11/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan","short_title","Keputusan BPK No. 10/K/I-XIII.2/11/2016","number","10/K/I-XIII.2/11/2016","year","2016","published_date","2016-11-02","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","f81e6754-51e7-47d9-989e-b05e7f2f1a0f","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan","short_name","Keputusan BPK","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","BPK RI","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - ORGANISASI - TATA KERJA
2016
Keputusan BPK NO. 10/K/I-XIII.2/11/2016, LL BPK : 89 HLM
Keputusan BPK TENTANG Perubahan Kedua atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
ABSTRAK:	\n \n Untuk meningkatkan peran strategis Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui pemeriksaan investigatif, perlu menetapkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. \n Dasar hukum Keputusan BPK ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2006 dan Surat Keputusan BPK Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006. \n Keputusan BPK ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016. Satuan Kerja di lingkungan BPK ditambahkan satu Auditorat, yaitu Auditorat Utama Investigasi. Satuan kerja yang mengalami perubahan yaitu Ditama Binbangkum, Sekretariat Jenderal, Ditama Revbang, Inspektorat Utama, AKN I, AKN II, AKN III, AKN IV, AKN V, AKN VI, AKN VII, dan BPK Perwakilan. \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan BPK ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2016. \n Keputusan BPK ini mengubah Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016. \n Lampiran 2 lembar. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.\n2. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.","scope_and_parties","policy_content","Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan ini menetapkan perubahan kedua atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Perubahan ini mencakup penambahan Auditorat Utama Investigasi sebagai salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan yang bertanggung jawab kepada BPK. Auditorat Utama Investigasi bertugas melaksanakan pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, penghitungan kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli. Selain itu, dilakukan perubahan pada struktur organisasi BPK, tugas dan fungsi subbagian penganggaran dan pemantauan, subbagian akuntansi dan pelaporan, bidang pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, bidang pemeriksaan internal dan mutu kelembagaan, bidang penegakan integritas, direktorat konsultasi hukum dan kepaniteraan kerugian negara/daerah, auditorat utama keuangan negara, dan BPK Perwakilan Provinsi. Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko bertugas melakukan kajian mengenai kebijakan yang terkait dengan manajemen risiko serta memberikan masukan kepada BPK mengenai strategi penerapan manajemen risiko dalam kelembagaan BPK.","transitional_provisions","","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan BPK No. 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/105929/peraturan-bpk-no-1-tahun-2019","8c877cda-44b6-41c6-911f-93fc3061290d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[106],{"_95":107,"_97":108,"_36":109},"Keputusan BPK No. 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/27/keputusan-bpk-no-3ki-xiii272014","a54139d6-5295-415a-8095-e81e5b705c00","amended_by",[112,116],{"_95":113,"_97":114,"_36":115},"Keputusan BPK No. 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/66290/keputusan-bpk-no-14-k-i-xiii-2-9-2017","4ff1714e-9294-443f-9aee-4b78d4ce220b",{"_95":117,"_97":118,"_36":119},"Keputusan BPK No. 13/K/I-XIII.2/12/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/66285/keputusan-bpk-no-13-k-i-xiii-2-12-2016","0aa7c2b8-2edc-4b1e-b9fa-99c859300022","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DECISION OF THE SUPREME AUDIT BOARD
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 10/K/I-XIII.2/11/2016
ON
THE SECOND AMENDMENT TO
DECISION OF THE SUPREME AUDIT BOARD
NUMBER 3/K/I-XIII.2/7/2014
ON THE ORGANIZATION AND WORKING PROCEDURE OF THE EXECUTOR
OF THE SUPREME AUDIT BOARD

\n \n \n

Considering:

that by Decision of the Supreme Audit Board Number
3/K/I-XIII.2/7/2014 as amended by Decision of the Supreme Audit Board Number 1/K/I-XIII.2/2/2016 concerning
Amendment to the Decision of the Supreme Audit Board Number
3/K/I-XIII.2/7/2014, the Organization and Working Procedure of the Executor of the BPK has been regulated;
that to improve the strategic role of the Supreme Audit
Board in auditing the management and accountability of
state finance through investigative audits, it is necessary to
stipulate a Decision of the Supreme Audit Board regarding the
Second Amendment to the Decision of the Supreme Audit Board
Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e990bbaa-b910-4620-bfeb-4b5dbf3c23ae","actionData","errors"]