[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e82dc89e-b30a-4d83-afa7-3b297dc18d8e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_130":131,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_101":102,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal","short_title","Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2012","number","7","year","2012","published_date","2012-12-29","effective_date","2012-12-30","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","4ce1ad56-a5a5-4d03-9730-c62bb99e9d68","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal","short_name","Perka BKPM","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Badan Koordinasi Penanaman Modal","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal NO. 7, BN 2012/ NO 1199; https://peraturan.go.id/ : 13 HLM
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal TENTANG Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20/SK/1992 tentang Pengaturan Jam Kerja Pada Badan Koordinasi Penanaman Modal\n2. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 03/SK/1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Khusus Peningkatan Pembinaan Penanaman Modal Pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) guna meningkatkan kesejahteraan pegawai. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2012 dan bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap jam kerja yang telah ditetapkan. Pegawai diwajibkan untuk mematuhi jam kerja yang telah ditentukan, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan pemotongan tunjangan kinerja. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mekanisme pengajuan izin ketidakhadiran dan sanksi bagi pelanggaran disiplin. Pemotongan tunjangan kinerja diberlakukan secara proporsional berdasarkan tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai.

","transitional_provisions","1. Peringatan tertulis dan hukuman disiplin yang dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan ini dan sedang dijalani oleh Pegawai yang bersangkutan, dinyatakan tetap berlaku.\n2. Pemotongan Tunjangan Kinerja yang dilakukan terhadap Pegawai yang mendapat peringatan tertulis dan/atau hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum sebelum berlakunya Peraturan ini dan masih dijalani oleh Pegawai yang bersangkutan, dinyatakan tetap berlaku sesuai ketentuan sebelumnya.\n3. Hukuman disiplin yang diajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum sebelum berlakunya Peraturan ini dan keputusan atas keberatan ditetapkan setelah berlakunya Peraturan ini, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.\n4. Terhadap hukuman disiplin yang diajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan sampai dengan mulai berlakunya Peraturan ini belum ada keputusan atas banding administratif tersebut, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan Peraturan ini.\n5. Pegawai yang sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan sampai dengan mulai berlakunya Peraturan ini masih dalam status pemberhentian sementara dari jabatan negeri, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan Peraturan ini.\n6. Pegawai yang sedang menjalani cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting sebelum berlakunya Peraturan ini dan saat berlakunya Peraturan ini masih menjalani cuti dimaksud, kepadanya diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan sebelumnya.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pemotongan tunjangan kinerja.\n2. Pemotongan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada pegawai yang melanggar jam kerja, tidak mengganti waktu keterlambatan, atau dijatuhi hukuman disiplin.\n3. Hukuman disiplin ringan dikenakan pemotongan sebesar 15% selama 1-3 bulan, sedang sebesar 50% selama 1-3 bulan, dan berat sebesar 85-100% selama 2-3 bulan.","revokes",[94,99],{"_95":96,"_97":98},"text","Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20/SK/1992 tentang Pengaturan Jam Kerja Pada Badan Koordinasi Penanaman Modal","link","",{"_95":100,"_97":98},"Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 03/SK/1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Khusus Peningkatan Pembinaan Penanaman Modal Pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal","revoked_by",[103],{"_95":104,"_97":105,"_36":106},"Perka BKPM No. 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/169833/perka-bkpm-no-3-tahun-2016","bdab61b9-cfaa-4831-9bed-49695a5bd7b2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[115],{"_95":116,"_97":117,"_36":118},"Perka BKPM No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/169854/perka-bkpm-no-1-tahun-2013","7e539ceb-0f21-4fa5-ade2-c6159c267e05","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.1199, 2012 INVESTMENT COORDINATING BOARD.
Performance Allowance. Implementation.

REGULATION OF THE HEAD OF THE INVESTMENT COORDINATING BOARD
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2012
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE ALLOWANCE
WITHIN THE INVESTMENT COORDINATING BOARD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE INVESTMENT COORDINATING BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 9 of the Regulation of the Head of the Investment Coordinating Board Number 6 of 2012 concerning Positions and Position Classes as well as Employee Performance Allowances within the Investment Coordinating Board, it is necessary to regulate the implementation of granting employee performance allowances within the Investment Coordinating Board;
that in connection with the considerations as referred to in letter a,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e82dc89e-b30a-4d83-afa7-3b297dc18d8e","actionData","errors"]