[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bdab61b9-cfaa-4831-9bed-49695a5bd7b2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal","short_title","Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","2016-05-10","effective_date","2016-05-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","4ce1ad56-a5a5-4d03-9730-c62bb99e9d68","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal","short_name","Perka BKPM","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Badan Koordinasi Penanaman Modal","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal NO. 3, BN 2016/ NO 746; https://peraturan.go.id/ : 20 HLM
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal TENTANG Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2013.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2016 dan Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2016. Peraturan ini mengatur pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ketentuan ini berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang bekerja penuh di satuan organisasi tersebut. Peraturan ini menetapkan jam kerja, pelanggaran jam kerja, dan pemotongan tunjangan kinerja bagi pegawai yang melanggar ketentuan. Pemotongan tunjangan kinerja dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran, seperti tidak masuk kerja, terlambat, atau pulang sebelum waktunya. Selain itu, peraturan ini juga mengatur pengecualian pemotongan tunjangan kinerja untuk pegawai yang menjalani cuti dengan alasan tertentu.","transitional_provisions","1. Peringatan tertulis dan hukuman disiplin yang dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan ini tetap berlaku.\n2. Pemotongan Tunjangan Kinerja yang dilakukan terhadap Pegawai yang mendapat peringatan tertulis dan/atau hukuman disiplin sebelum berlakunya Peraturan ini tetap berlaku sesuai ketentuan sebelumnya.\n3. Hukuman disiplin yang diajukan keberatan sebelum berlakunya Peraturan ini diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.\n4. Hukuman disiplin yang diajukan banding administratif sebelum berlakunya Peraturan ini diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan Peraturan ini.\n5. Pegawai yang sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan negeri sebelum berlakunya Peraturan ini diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan Peraturan ini.\n6. Pegawai yang sedang menjalani cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting sebelum berlakunya Peraturan ini diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan Peraturan ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap jam kerja dikenakan pemotongan tunjangan kinerja.\n2. Pemotongan tunjangan kinerja dilakukan secara kumulatif hingga 100% dalam satu bulan.\n3. Hukuman disiplin ringan dikenakan pemotongan 15% selama 1-3 bulan.\n4. Hukuman disiplin sedang dikenakan pemotongan 50% selama 1-3 bulan.\n5. Hukuman disiplin berat dikenakan pemotongan 85-100% selama 2-3 bulan.","revokes",[94,100],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perka BKPM No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/169854/perka-bkpm-no-1-tahun-2013","7e539ceb-0f21-4fa5-ade2-c6159c267e05",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"Perka BKPM No. 7 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/169839/perka-bkpm-no-7-tahun-2012","e82dc89e-b30a-4d83-afa7-3b297dc18d8e","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE HEAD OF INVESTMENT COORDINATING BOARD
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 3 OF 2016

ABOUT

IMPLEMENTATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE ALLOWANCE
WITHIN THE INVESTMENT COORDINATING BOARD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE INVESTMENT COORDINATING BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 10 of the
Presidential Regulation Number 33 of 2016 concerning Performance Allowance
for Employees within the Investment Coordinating Board
and Article 8 of the Regulation of the Head of the Investment Coordinating
Board Number 2 of 2016 concerning Positions and Class
of Positions and Employee Performance Allowance within the
Investment Coordinating Board, it is necessary to stipulate a
Regulation of the Head of the Investment Coordinating Board
concerning the Implementation of Employee Performance Allowance
within

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bdab61b9-cfaa-4831-9bed-49695a5bd7b2","actionData","errors"]