[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e74ef582-af27-4d97-ac97-79f85a75b25f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan,\r\nPengangkatan, dan Pemberhentian Lurah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025","number","8","year","2025","published_date","2025-11-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Pelaksanaan Pemilihan,\r\nPengangkatan, dan Pemberhentian Lurah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemilihan-pemberhentian-lurah
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2025/NO.8
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pelaksanaan Pemilihan,\r\nPengangkatan, dan Pemberhentian Lurah
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan\r\nkalurahan yang efektif dan berkesinambungan,\r\npemerintahan kalurahan harus dilakukan secara optimal,\r\nprofesional, transparan, dan akuntabel; bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu\r\ndipimpin oleh Lurah yang dipilih secara demokratis\r\nmelalui pemilihan Lurah yang melibatkan partisipasi\r\nmasyarakat; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13\r\nTahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan,\r\ndan Pemberhentian Lurah sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2\r\nTahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah\r\nKabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata\r\nCara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah\r\ndipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan\r\nhukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu\r\ndiganti; \n Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun\r\n2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 11 Tahun 2019; \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemilihan; Pengangkatan; Masa Jabatan Lurah; Lurah, Pamong Kalurahan, Pegawai Negeri Sipil, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia sebagai Calon Lurah; Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban Lurah; Larangan Lurah; Pemberhentian Lurah; Pembiayaan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2025. \n Mencabut: Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata\r\nCara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019\r\ntentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah; \n Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini ditetapkan\r\npaling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan; \n Jumlah Halaman: 32 hlm. Penjelasan: 8 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan Kalurahan yang efektif, profesional, transparan, dan akuntabel melalui pemilihan Lurah yang demokratis dan partisipatif. Kebijakan ini mengatur tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Lurah di wilayah Kabupaten Bantul.

Secara substansial, peraturan ini membagi kewenangan penyelenggaraan pemilihan antara Pemerintah Daerah, Pemerintahan Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal). Bamuskal memegang tanggung jawab pengawasan dan penetapan calon terpilih, sementara teknis pelaksanaan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Lurah di tingkat Kalurahan, Kapanewon, dan Kabupaten. Peraturan ini menetapkan tahapan pemilihan yang meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan.

Subjek hukum yang diatur mencakup persyaratan ketat bagi calon Lurah, termasuk batasan usia, pendidikan, rekam jejak pidana, serta kewajiban cuti atau pengunduran diri bagi ASN, anggota TNI/Polri, dan perangkat Kalurahan yang mencalonkan diri. Selain itu, diatur pula mengenai hak dan kewajiban Lurah, larangan-larangan selama menjabat, serta mekanisme pemberhentian Lurah baik karena berakhir masa jabatan, pelanggaran, maupun alasan lainnya.

","transitional_provisions","1. Peraturan pelaksanaan yang mengatur tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap larangan kampanye dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan kampanye.\n2. Lurah yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, yang jika tidak dilaksanakan dapat berlanjut pada pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap.","revokes",[96,102],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERDA Kab. Bantul No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/270618/perda-kab-bantul-no-2-tahun-2023","47266c50-94af-40c6-bda6-b0a4fcc7f67b",{"_97":103,"_99":104,"_36":105},"PERDA Kab. Bantul No. 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/256124/perda-kab-bantul-no-13-tahun-2019","ee0e2170-7047-4185-9b35-96d682680e9c","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF BANTUL
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 8 OF 2025
ON
IMPLEMENTATION OF ELECTION, APPOINTMENT, AND DISMISSAL OF LURAH

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTUL,

Considering :

that to ensure the implementation of effective and sustainable Kalurahan administration, Kalurahan administration must be carried out optimally, professionally, transparently, and accountably;
that the implementation of Kalurahan administration needs to be led by a Lurah elected democratically

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e74ef582-af27-4d97-ac97-79f85a75b25f","actionData","errors"]