[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e70c1bb8-b62a-4024-808c-e711d5c9a3bb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Utama","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2023","number","15","year","2023","published_date","2023-05-12","effective_date","2023-05-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi Dan Tata Cara Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Utama","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

organisasi - dan - tata - cara - kerja - kantor - kesyahbandaran - dan - otoritas - pelabuhan - utama
2023
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 15, BN 2023 (399) : 13 Halaman, jdih.dephub.go.id
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Organisasi Dan Tata Cara Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Utama
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, serta pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran,\r\nperlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama. \n Pasl 17 aYAT (3) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 68 Tahun 2019; Perpres No. 68 Tahun 2019; Perpres No. 23 Tahun 2022; Permenhub No. PM 17 Tahun 2022 \n Pasal 1\r\n(1) Kan tor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.\r\n(2) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama dipimpin oleh seorang Kepala. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2023. \n Lampiran file: 14 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama\n2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, serta pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran. Penataan organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi. Kantor ini bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan dipimpin oleh seorang Kepala. Tugasnya meliputi koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan. Kantor ini juga bertanggung jawab atas sertifikasi kelaiklautan kapal dan pengawasan lalu lintas serta angkutan laut.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, seluruh jabatan struktural dan fungsional yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kantor Kesyahbandaran Utama dan di lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[97,103],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Permenhub No. 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/147041/permenhub-no-35-tahun-2012","b79d223c-7558-4985-a5ca-1463b4b1751b",{"_98":104,"_100":105,"_36":106},"Permenhub No. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama","https://peraturan.bpk.go.id/Details/147040/permenhub-no-34-tahun-2012","01c1298a-3e88-40c2-a5af-3ebead46fbf8","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 15 OF 2023
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES
OF THE PORT AUTHORITY AND HARBOR MASTER OFFICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to improve the effectiveness and efficiency of the implementation of duties and functions in the field of regulation, control and supervision of port activities, as well as supervision of shipping safety and security, it is necessary to reorganize the organization and work procedures of the Main Harbormaster and Port Authority Office;
that the reorganization of organization and work procedures as referred to in letter a has been approved by the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform through Letter Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e70c1bb8-b62a-4024-808c-e711d5c9a3bb","actionData","errors"]