[{"_1":2,"_142":-5,"_143":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e70778d6-8b33-45ed-a9fb-3b38fe9e6c1f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_138":139,"_140":141},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":-5,"_136":137},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 Tahun 2001 tentang Proyek Kredit Mikro","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001","number","3/1/PBI/2001","year","2001","published_date","2001-01-04","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Proyek Kredit Mikro","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2001
Peraturan Bank Indonesia NO. 3/1/PBI/2001, LN.2001/NO.2, TLN NO.4071, BI.GO.ID : 17 hlm.
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Proyek Kredit Mikro
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2001. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/24/KEP/DIR tanggal 5 Mei 1998 tentang Proyek Kredit Mikro.\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bank Indonesia ini mengatur tentang Proyek Kredit Mikro (PKM) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja di perdesaan, termasuk meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan serta menanggulangi kemiskinan. Kegiatan PKM mencakup penyaluran kredit melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) kepada pengusaha mikro, penguatan BPR melalui penyediaan kredit dan pelatihan, serta penguatan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) melalui penyediaan kredit dan pelatihan.

Pelaksanaan PKM dilakukan oleh Unit Pelaksana Proyek (UPP) di kantor pusat Bank Indonesia dan Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat di daerah pelaksanaan. Sumber dana PKM berasal dari Asian Development Bank (ADB) dan Pemerintah Norwegia. Bantuan yang diberikan berupa bantuan teknis (pembinaan dan pelatihan) dan bantuan keuangan (pinjaman kepada BPD yang diteruskan ke LPSM dan pinjaman kepada BPR).

Peserta PKM adalah BPD, BPR, dan LPSM. BPD wajib menyalurkan kredit kepada LPSM, dan BPD serta BPR bertanggung jawab atas pengembalian kredit. BPR yang dapat menjadi peserta harus memenuhi persyaratan kesehatan, kecukupan modal, pengembalian kredit, manajemen, porsi debitur mikro, rasio dana masyarakat, dan misi pengembangan usaha mikro. LPSM yang dapat menjadi peserta harus terdaftar, berpengalaman dalam mobilisasi simpanan dan penyaluran kredit mikro, memiliki fasilitas kantor dan staf yang memadai, serta menunjukkan kemampuan dan keinginan untuk membantu pengembangan usaha mikro.

Plafon kredit ditetapkan oleh BI, dengan suku bunga kredit dari BI kepada BPD dan BPR sebesar suku bunga acuan ditambah margin tertentu. Jangka waktu kredit bervariasi, dan BPR harus menjaga agar kredit tidak digunakan untuk usaha yang merusak lingkungan. Penyaluran kredit dari BPR kepada nasabah mikro harus direalisasikan secara bertahap, dan jumlah kredit yang diberikan dibatasi sesuai kebutuhan usaha.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/24/KEP/DIR tanggal 5 Mei 1998 tentang Proyek Kredit Mikro dan ketentuan-ketentuan lain tentang Proyek Kredit Mikro yang bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tidak berlaku.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini:\na. LDKP yang telah menjadi peserta PKM sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini:\ni. wajib menyelesaikan kewajiban kredit sesuai dengan jangka waktu yang diatur dengan perjanjian kredit yang telah ditandatangani antara Bank Indonesia dengan BPD dan menyampaikan laporan kepada BPD; dan\nii. tidak mendapat tambahan pinjaman.\nb. Persyaratan untuk kredit yang masih berjalan kepada BPD untuk pembelian komputer dan kendaraan bermotor roda empat tidak berubah sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani antara Bank Indonesia dengan BPD.","sanctions","1. Keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan bunga dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar suku bunga deposito.\n2. Jika selama tiga kali berturut-turut tidak memenuhi kewajiban pembayaran, keikutsertaan BPD atau BPR tidak dapat diteruskan dan wajib mengembalikan pokok kredit dan bunga yang terhutang.\n3. Keterlambatan penyaluran kredit oleh BPD atau BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga deposito.\n4. Jika BPR tidak dapat menyalurkan seluruh kredit, diwajibkan mengembalikan sisa pinjaman dan dikenakan sanksi jika terlambat mengembalikan.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31 / 24 / KEP / DIR tanggal 5 Mei 1998 tentang Proyek Kredit Mikro","link","","revoked_by",[103],{"_97":104,"_99":105,"_36":106},"Peraturan BI No. 8/8/PBI/2006 tentang Pencabutan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 Tanggal 4 Januari 2001 tentang Proyek Kredit Mikro Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/16/PBI/2003 Tanggal 28 Agustus 2003 Beserta Peraturan Pelaksanaannya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/137958/peraturan-bi-no-88pbi2006","7de1f17c-dd51-4832-b81a-73dc207ba717","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[115,119,123],{"_97":116,"_99":117,"_36":118},"Peraturan BI No. 5/16/PBI/2003 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro","https://peraturan.bpk.go.id/Details/138166/peraturan-bi-no-516pbi2003","4a469842-3953-486c-a7f4-139a82204e62",{"_97":120,"_99":121,"_36":122},"Peraturan BI No. 3/8/PBI/2001 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro","https://peraturan.bpk.go.id/Details/138272/peraturan-bi-no-38pbi2001","90ac647f-31e5-474c-b039-a8d8d388b023",{"_97":124,"_99":125,"_36":126},"Peraturan BI No. 3/16/PBI/2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro","https://peraturan.bpk.go.id/Details/138283/peraturan-bi-no-316pbi2001","03a01722-cafd-46b0-b16c-7a16d6e98e6f","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANK INDONESIA REGULATION
NUMBER: 3/1/PBI/2001
CONCERNING
MICRO CREDIT PROJECT

GOVERNOR OF BANK INDONESIA

Considering:

that in accordance with Law Number 23 of 1999, channeling loans whose funds originate from abroad, including the Micro Credit Project, must be transferred based on an agreement with the parties involved;
that the Asian Development Bank and the Government have not reached an agreement regarding the timing of the transfer of the Micro Credit Project management from Bank Indonesia, but have agreed that Bank Indonesia will continue to manage the Micro Credit Project until the end of June 2001;
that based on the Memorandum of Understanding between the Asian Development Bank and the Government of the Republic of Indonesia dated December 21, 1998, there are changes including the expansion of the project implementation area and changes in the benchmark interest rate;
that in connection with this, it is deemed

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e70778d6-8b33-45ed-a9fb-3b38fe9e6c1f","actionData","errors"]