[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e63af9b3-750c-474e-bf3b-7fd15f3ab245","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_105":106,"_107":108,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2017 tentang Operasi Paralel Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Jaringan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)","short_title","Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-01-03","effective_date","2017-01-06","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6c2d5384-c3be-44dc-896b-dcfea5cccf8c","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral","short_name","Permen ESDM","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral","place_of_enactment","Jakarta","theme","Operasi Paralel Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Jaringan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 1, BN 2017/ NO 40; PERATURAN.GO.ID : 12 HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral TENTANG Operasi Paralel Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Jaringan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2017. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang operasi paralel pembangkit tenaga listrik dengan jaringan tenaga listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan penyediaan tenaga listrik yang lebih efektif, efisien, andal, dan stabil. Operasi paralel dapat dilakukan oleh Pemilik Pembangkit (Pemilik Pembangkit Untuk Kepentingan Sendiri, Pemegang Izin Operasi, atau Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi) dengan sistem PT PLN (Persero) untuk fungsi cadangan (backup) atau suplemen pada jaringan tegangan tinggi, menengah, atau rendah. Pemilik Pembangkit harus menjadi pelanggan PT PLN (Persero) dengan daya kontrak minimal 20% dari kapasitas pembangkit.

Untuk melakukan operasi paralel, Pemilik Pembangkit mengajukan permohonan kepada PT PLN (Persero) dengan melampirkan dokumen seperti salinan izin, Sertifikat Laik Operasi, dan rencana operasi paralel. PT PLN (Persero) melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan atau penolakan dalam 60 hari. Operasi paralel dituangkan dalam perjanjian atau kontrak. Pemilik Pembangkit dikenakan biaya penyambungan, biaya kapasitas (capacity charge), dan biaya pembelian tenaga listrik (energy charge). Biaya kapasitas dihitung berdasarkan formula yang melibatkan Daya Mampu Netto pembangkit dan tarif tenaga listrik. Biaya pembelian tenaga listrik meliputi biaya dalam kondisi normal dan darurat, dengan tarif yang berbeda. PT PLN (Persero) wajib menyusun petunjuk teknis dan standar perjanjian operasi paralel, serta menyampaikan laporan pelaksanaan operasi paralel secara berkala kepada Direktur Jenderal.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Operasi Paralel dengan sistem penyediaan tenaga listrik PT PLN (Persero) yang sedang berjalan dan telah dilakukan penandatanganan perjanjian atau kontrak, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[95,101],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permen ESDM No. 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/175261/permen-esdm-no-11-tahun-2021","0d27ab40-d886-40a8-8c8d-1dbd2a1ac6ba",{"_96":102,"_98":103,"_36":104},"Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2021","https://peraturan.bpk.go.id/Details/257416/permen-esdm-no-26-tahun-2021","daf13f7d-71d9-4340-968b-eef4ab32da43","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[109],{"_96":110,"_98":103,"_36":104},"Permen ESDM No. 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan UmumKetentuan operasi paralel sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2017, tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan penggunaan Sistem PLTS Atap oleh Pelanggan PLTS Atap","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EMR. PT. PLN's Electric Power Grid.
Parallel Operation of Power Plants.

REGULATION OF THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2017
ABOUT
PARALLEL OPERATION OF POWER PLANTS WITH
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)'S ELECTRIC POWER GRID

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the provision of electric power
that is more effective and efficient, as well as reliable and stable,
it is necessary to regulate the parallel operation of power
plants with the electric power grid of
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
that based on the considerations as
referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the
Minister of Energy and Mineral Resources regarding the
Parallel Operation of Power

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e63af9b3-750c-474e-bf3b-7fd15f3ab245","actionData","errors"]