For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit

Also known as: Permenkominfo 21/2014 · Permenkominfo No. 21 Tahun 2014 · Permenkominfo Nomor 21 Tahun 2014

Status:
Inactive
Effective Date:21 Juli 2014Publication Date:16 Juli 2014
Telekomunikasi & Dunia Digital

Information

TypePeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
ThemePenggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit
LocationKementerian Komunikasi dan Informatika
Effective Date21 Juli 2014
Publication Date16 Juli 2014
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 37/P/M.KOMINFO/12/2006. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 357/DIRJEN/2006 tentang Penerbitan Izin Stasiun Radio untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit.

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur penggunaan spektrum frekuensi radio untuk dinas satelit dan orbit satelit, menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan saat ini. Kebijakan ini menetapkan ketentuan mengenai alokasi frekuensi radio untuk berbagai jenis dinas satelit, termasuk satelit tetap, antar satelit, dan satelit bergerak. Setiap penyelenggara telekomunikasi dan lembaga penyiaran yang menggunakan satelit diwajibkan memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. ISR ini dikenakan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang harus dibayar di muka setiap tahun. Peraturan ini juga mengatur masa berlaku ISR selama lima tahun yang dapat diperpanjang satu kali. Selain itu, peraturan ini menetapkan prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan hak labuh (landing right) bagi pengguna satelit asing, serta mengatur koordinasi satelit dan penggunaan filing satelit Indonesia.

1. Pelaksanaan penerbitan ISR Stasiun Angkasa untuk penyelenggara jasa teleponi dasar dan penyelenggara jasa sistem komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d. 2. Pembayaran BHP Orbit Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, mulai diberlakukan 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

(-)