[{"_1":2,"_143":-5,"_144":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2c386e5-610f-43b1-9493-91370a87fc24","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_139":140,"_141":142},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_134":135,"_136":-5,"_137":138},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2012","number","3","year","2012","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_53":71,"_54":72,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Indramayu","place_of_enactment","Indramayu","theme","Retribusi Jasa Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Jasa Usaha
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	\n \n bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan yang mengatur retribusi daerah harus diganti dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2011; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha dengan penetapan batasa =n istilah pada pengaturannya. Diatur tentang retribusi jasa usaha, perubahan struktur tarif, tata cara pemungutan, wilayah pemungutan, insentif pemungutan, masa retribusi, penagihan, keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, kedaluwarsa penagihan, tata cara pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan, penyidikan, ketentuan sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1998, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 12 Tahun 1998 dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2009 dicabut. \n 43 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Tahun 1998 Nomor 4, Seri B.4).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Tahun 1999 Nomor 4, Seri B.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 13, Seri C.2).\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Perhubungan Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2005 Nomor 5, Seri C.).\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Pariwisata dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 12, Seri C.2).\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2009 Nomor 5, Seri C.1).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Indramayu. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk memantapkan otonomi daerah melalui sumber pendapatan daerah yang penting.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pengaturan jenis-jenis retribusi jasa usaha, meliputi:

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
Retribusi Terminal
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
Retribusi Rumah Potong Hewan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Penetapan subjek dan objek retribusi untuk masing-masing jenis retribusi jasa usaha.
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa untuk setiap jenis retribusi, yang menjadi dasar perhitungan tarif retribusi.
Prinsip penetapan tarif retribusi yang didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dengan mempertimbangkan efisiensi dan harga pasar.
Struktur dan besaran tarif retribusi untuk setiap jenis jasa usaha, termasuk detail tarif untuk pemakaian alat-alat berat, laboratorium, bangunan/gedung, tanah, dan fasilitas lainnya.
Tata cara pemungutan retribusi, yang melarang pemborongan pemungutan dan mewajibkan penggunaan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Wilayah pemungutan retribusi yang dilakukan di tempat pelayanan diterima.
Insentif bagi instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi berdasarkan pencapaian kinerja tertentu.
Masa retribusi yang ditetapkan berbeda-beda sesuai dengan jenis retribusinya.
Tata cara penagihan retribusi yang tidak atau kurang bayar, termasuk penerbitan STRD dan Surat Teguran.
Prosedur pengajuan keberatan dan banding terhadap SKRD atau SKRDLB.
Ketentuan mengenai pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
Ketentuan mengenai kedaluwarsa penagihan retribusi.
Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak pemanfaat kekayaan daerah masih tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% per bulan dari jumlah retribusi yang terutang.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[95,101,105,109,113,116],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Indramayu No. 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/279822/perda-kab-indramayu-no-5-tahun-2009","6f43256d-6e0b-4376-9398-913fb31feddc",{"_96":102,"_98":103,"_36":104},"PERDA Kab. Indramayu No. 13 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/271225/perda-kab-indramayu-no-13-tahun-2007","b63cd914-396b-4827-b650-4c3c456de953",{"_96":106,"_98":107,"_36":108},"PERDA Kab. Indramayu No. 12 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ijin Usaha Pariwisata dan Kebudayaan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/279531/perda-kab-indramayu-no-12-tahun-2006","798c1854-7b08-4d12-a53f-4bc215ad70b0",{"_96":110,"_98":111,"_36":112},"PERDA Kab. Indramayu No. 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Perhubungan Darat di Kabupaten Indramayu","https://peraturan.bpk.go.id/Details/279343/perda-kab-indramayu-no-5-tahun-2005","1755149d-35e3-4bd6-984e-bfc4788e9cf7",{"_96":114,"_98":115},"Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1998","",{"_96":117,"_98":115},"Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 12 Tahun 1998","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF INDRAMAYU REGENCY
NUMBER: 3 OF 2012
CONCERNING FEES FOR
BUSINESS SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF INDRAMAYU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that regional fees are an important source of regional income
to finance the administration of Regional Government
and Regional Development to strengthen broad, real,
and responsible Regional Autonomy;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009
concerning Regional Taxes and Regional Fees, the provisions
governing regional fees must be replaced and adjusted;
that based on the considerations referred to in
letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation
concerning Business Service Fees;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of
Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2c386e5-610f-43b1-9493-91370a87fc24","actionData","errors"]