[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e23af0ee-5058-4661-b052-4672b8e5d01e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_102":103,"_112":113,"_114":115,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Instruktur","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2020","number","82","year","2020","published_date","2020-12-14","effective_date","2020-12-15","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"9e2500d5-7479-4df6-9a72-4e515267d48e","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Instruktur","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR
2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 82, BN.2020/No.1475, jdih.menpan.go.id : 54 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Instruktur
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan \r\nprofesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai \r\nruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang \r\nuntuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan \r\npelaksanaan dan pengembangan pelatihan, serta untuk \r\nmeningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan \r\nJabatan Fungsional Instruktur;\r\nb. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur \r\nNegara Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan \r\nFungsional Instruktur dan Angka Kreditnya sudah tidak \r\nsesuai dengan ketentuan peraturan perundang\u0002undangan dan perkembangan jabatan fungsional \r\nsehingga perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan \r\nPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional \r\nInstruktur; \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur \r\nSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5494);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang \r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan \r\nPemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan \r\natas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 \r\ntentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n6477);\r\n5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang \r\nRumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, \r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir \r\ndengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014\r\ntentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden \r\nNomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan \r\nFungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);\r\n6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 89);\r\n7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang \r\nPengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan \r\nFungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 834);\r\n8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan \r\nAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);\r\n\r\n \n Mengatur tentang Ketentuan umum; Kedudukan, Tanggung Jawab dan Klasifikasi/Rumpun Jabatan; Kategori dan Jenjang Jabatan Fungsional; Tugas Jabatan, Unsur dan Sub Unsur Kegiatan, Uraian Kegiatan Jenjang Jabatan dan Hasil Kerja; Pengangkatan dalam jabatan; Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji; Penilaian Kinerja; Penilaian dan PAK; Kenaikan Pangkat dan kenaikan Jabatan; Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Instruktur; Kompetensi; Pemberhentian dari jabatan; Pemindahan ke dalam jabatan lain dan larangan rangkap jabatan;Tugas Instansi Pembina; Organisasi Profesi; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2020. \n Mencabut Keputusan \r\nMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor \r\n36/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional \r\nInstruktur dan Angka Kreditnya \n 75 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya. Peraturan ini mengubah: (-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan Jabatan Fungsional Instruktur guna pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam pelatihan dan pengembangan pelatihan. Jabatan ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan terkini. Jabatan Fungsional Instruktur dibagi menjadi kategori keterampilan dan keahlian, dengan jenjang dari Instruktur Terampil hingga Instruktur Ahli Utama. Setiap jenjang memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik terkait pelatihan, termasuk penyusunan rencana pelatihan, pembuatan perangkat pelatihan, dan evaluasi hasil pelatihan. Pengangkatan dalam jabatan ini dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau promosi, dengan persyaratan tertentu seperti pendidikan minimal dan uji kompetensi.","transitional_provisions","1. Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ΚΕΡ.36/ΚΕΡ/M.PAN/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya. 2. PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Instruktur kategori keterampilan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. 3. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Instruktur kategori keterampilan yang belum memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat, tetap melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan jenjang jabatannya berdasarkan Peraturan Menteri ini. 4. Instruktur kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. 5. Instruktur kategori keterampilan yang belum memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberhentikan dari jabatan fungsionalnya.","sanctions","(-)","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101},"text","Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya","link","","revoked_by",[104,108],{"_98":105,"_100":106,"_36":107},"Permen PANRB No. 21 Tahun 2025 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Ketenagakerjaan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/346049/permen-panrb-no-21-tahun-2025","f6028f0e-2954-452f-b8b7-a121aaabff95",{"_98":109,"_100":110,"_36":111},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023","ccc0f9da-d0df-4855-aa90-ed22ed5ba1b2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[116],{"_98":117,"_100":110,"_36":111},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 82 OF 2020
CONCERNING
FUNCTIONAL POSITION OF INSTRUCTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that for the career development and increased professionalism of Civil Servants who have the scope, duties, responsibilities, and authorities to carry out activities related to the implementation and development of training, as well as to improve organizational performance, it is necessary to establish the Functional Position of Instructor;
that the Decree of the Minister of State Apparatus Empowerment Number 36/KEP/M.PAN/3/2003 concerning the Functional Position of Instructor and its Credit Score is no longer in accordance with the provisions of laws and regulations and the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e23af0ee-5058-4661-b052-4672b8e5d01e","actionData","errors"]