[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1049c00-3cdc-4b2e-be52-25761b82ddc5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_104":105,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota","short_title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017","number","9","year","2017","published_date","2017-10-09","effective_date","2017-10-11","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","57fa4213-4389-455a-8429-0d46f0ce534a","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum","short_name","Peraturan Bawaslu","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Badan Pengawas Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 9, BN.2017/No.1424, jdih.bawaslu.go.id : 35 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 775);\n2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1586).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mengatur tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pengawasan ini bertujuan untuk mewujudkan pemilihan yang berintegritas, berkualitas, dan akuntabel. \n\nPengawasan dilakukan terhadap berbagai proses, termasuk pengolahan DP4, pembentukan PPDP, pencocokan dan penelitian data pemilih, penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran di berbagai tingkatan, rekapitulasi daftar pemilih, penetapan DPS dan DPT, serta pencatatan DPPh dan DPTb. Metode pengawasan meliputi penyusunan peta kerawanan, penentuan fokus pengawasan, koordinasi dengan stakeholder, pengawasan melekat, analisis data, audit dan investigasi, serta pengawasan partisipatif.\n\nPelaksana pengawasan meliputi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL, yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda sesuai dengan tingkatannya. Bawaslu bertugas mengawasi pengolahan DP4 oleh KPU dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan di tingkat bawahnya. Bawaslu Provinsi mengawasi rekapitulasi daftar pemilih tingkat provinsi dan memberikan pembinaan kepada Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL. Panwas Kabupaten/Kota mengawasi berbagai proses di tingkat kabupaten/kota dan memberikan pembinaan kepada Panwas Kecamatan dan PPL. Panwas Kecamatan mengawasi proses di tingkat kecamatan dan memberikan pembinaan kepada PPL. PPL melakukan pengawasan langsung di tingkat desa/kelurahan.\n\nPeraturan ini juga mengatur mekanisme pengawasan penyediaan data pemilih, pemutakhiran data pemilih, serta pengawasan DPPh dan DPTb. Selain itu, diatur pula mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pembinaan serta supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu.","transitional_provisions","","sanctions","(-)","revokes",[94,100],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan KPU No. 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173233/peraturan-kpu-no-4-tahun-2015","170b7364-6d3d-42cf-84ea-3798cc2f6b51",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2016","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176546/peraturan-bawaslu-no-5-tahun-2016","46ed5e54-276d-4eac-b881-2f453d2c814e","revoked_by",[106],{"_95":107,"_97":108,"_36":109},"Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota","https://peraturan.bpk.go.id/Details/305409/peraturan-bawaslu-no-10-tahun-2024","623bd0e9-4788-4ebe-aeba-5582b5e69f39","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY
NUMBER 9 OF 2017
CONCERNING
SUPERVISION OF DATA UPDATING AND COMPILATION OF VOTER LISTS
IN THE ELECTION OF GOVERNOR AND VICE GOVERNOR, REGENT AND
VICE REGENT, AND MAYOR AND VICE MAYOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize the implementation of supervision of the Election of Governor and Vice Governor, Regent and Vice Regent, and Mayor and Vice Mayor which is of integrity, quality, and accountable, the General Election Supervisory Body needs to supervise the updating of data and compilation of voter lists;
that Regulation of the General Election Supervisory Body Number 4 of 2015 concerning Supervision of Data Updating and Voter Lists in the Election of Governor and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1049c00-3cdc-4b2e-be52-25761b82ddc5","actionData","errors"]