[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0cf3ef8-8ec3-4ef7-b72b-4b5952fde9e2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.01/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.01/2017","number","218/PMK.01/2017","year","2017","published_date","2017-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"244f8a4c-c072-42a0-87ea-c867c3ae8945","Ganti Rugi Kerugian Negara","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 218/PMK.01/2017, BN.2017/NO.1972, jdih.kemenkeu.go.id : 42 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Departemen Keuangan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam menangani, memproses, dan memulihkan Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. Peraturan ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil, atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan mereka. Selain itu, peraturan ini juga berlaku untuk uang dan/atau barang bukan milik negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang melanggar hukum atau lalai dalam tugasnya dan menyebabkan kerugian negara diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Peraturan ini juga mengatur pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara untuk memproses dan menyelesaikan tuntutan ganti kerugian.","transitional_provisions","1. Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara kepada Pihak yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku. 2. Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak yang Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tunduk pada ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Departemen Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1850). 3. Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Pihak yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau sanksi pidana. 2. Pengenaan sanksi kepada Pihak yang Merugikan tidak perlu menunggu hasil sanksi lain yang akan dikenakan kepada Pihak yang Merugikan. 3. Putusan pidana tidak membebaskan Pihak yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.","revokes",[93,99,103,106],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PMK No. 213/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Departemen Keuangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149521/pmk-no-213pmk012014","ac1026b5-2c2f-4e77-aa73-c6cd8174b147",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"KMK No. 508/KMK.01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan Dilingkungan Departemen Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149522/kmk-no-508kmk011999","ab3d77d2-ffd1-4376-b985-ae67727590c1",{"_94":104,"_96":105},"Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.0 1/ 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Departemen Keuangan","",{"_94":107,"_96":105},"Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 13/PMK. 0 1/ 20 14 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.Ol/ 1999 ten tang Petunjuk Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Pelaksanaan Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Departemen Keuangan","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 218/PMK.01/2017
ON
PROCEDURES FOR STATE LOSS COMPENSATION CLAIMS AGAINST CIVIL SERVANTS OTHER THAN TREASURERS WITHIN THE MINISTRY OF FINANCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

Whereas to implement the provisions of Article 54 paragraph (3)
of Government Regulation Number 38 of 2016 on Procedures
for State/Regional Loss Compensation Claims Against
Civil Servants Other Than Treasurers or Other Officials, it is necessary
to stipulate a Regulation of the Minister of Finance on Procedures
for State Loss Compensation Claims Against Civil Servants
Other Than Treasurers within the Ministry of Finance;

Bearing in Mind :

Government Regulation Number 38 of 2016 on Procedures
for State/Regional Loss Compensation Claims

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0cf3ef8-8ec3-4ef7-b72b-4b5952fde9e2","actionData","errors"]