For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2013

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2013 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Also known as: Perka BMKG 10/2013 · Perka BMKG No. 10 Tahun 2013 · Perka BMKG Nomor 10 Tahun 2013

Status:
Active
Effective Date:31 Desember 2013Publication Date:12 Desember 2013
Aparatur Sipil NegaraKompensasi & Tunjangan Pejabat

Information

TypePeraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
ThemeJabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
LocationBadan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Effective Date31 Desember 2013
Publication Date12 Desember 2013
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amended By

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain. (-)

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mengatur tentang jabatan, kelas jabatan, dan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan BMKG. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BMKG.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

  1. Pengaturan mengenai jabatan yang terdiri dari Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Umum, dan Jabatan Fungsional Tertentu.
  2. Penetapan kelas jabatan untuk masing-masing jabatan.
  3. Pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai berdasarkan kelas jabatan, selain penghasilan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  4. Pengaturan mengenai tunjangan kinerja bagi pejabat fungsional dosen yang juga menerima tunjangan profesi dosen.

Peraturan ini juga mengatur bahwa tunjangan kinerja diberikan terhitung mulai bulan Juli 2013. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja akan diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

(-)

(-)