[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df7f5a97-4b2a-4384-9b9b-baed76aba89c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2022","number","1","year","2022","published_date","2022-03-08","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur","place_of_enactment","Sampit","theme","Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2022/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija;\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HubunganKeuangan Antara \r\nPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035; \n a. penyelenggaraan pelayanan;\r\nb. nama, objek, dan subjek retribusi;\r\nc. golongan retribusi;\r\nd. cara mengukur tingkat penggunaan jasa;\r\ne. prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif;\r\nf. struktur dan besaran tarif;\r\ng. pemungutan retribusi;\r\nh. kedaluwarsa;\r\ni. pengembalian kelebihan pembayaran;\r\nj. insentif pemungutan;\r\nk. sanksi administrasi;\r\n1. ketentusin penyidikan;\r\nm. i>emeriksaan;\r\nn. keberatan; dan\r\no. ketentuan Iain-lain. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2022. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 7 huruf a, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, dan Pasal 124 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 250), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 31 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut ketentuan Pasal 7 huruf a, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, dan Pasal 124 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 250).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Kotawaringin Timur. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mengubah retribusi izin mendirikan bangunan menjadi persetujuan bangunan gedung. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, serta mewujudkan keseimbangan antara objek dan tarif retribusi dengan pelayanan yang diberikan.\n\nKetentuan substansial meliputi penyelenggaraan pelayanan PBG yang dilakukan melalui proses perencanaan dan penerbitan. Perencanaan dilakukan melalui pendaftaran permohonan PBG melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dan pemeriksaan pemenuhan standar teknis oleh tim penilai teknis atau tim profesi ahli. Penerbitan PBG dilakukan melalui penetapan nilai retribusi, pembayaran retribusi, dan penerbitan PBG oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.\n\nObjek retribusi adalah penerbitan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung, meliputi layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, inspeksi bangunan gedung, dan pencetakan plakat SLF. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF, yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.","transitional_provisions","1. Peraturan Daerah berkenaan penyelenggaraan pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan bangunan gedung dan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Peraturan Bupati berkenaan Retribusi PBG sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Retribusi dan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi PBG tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi PBG yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Sanksi administrasi juga diberikan terhadap pelanggaran administrasi, dalam bentuk:\na. peringatan tertulis;\nb. pembatasan kegiatan pembangunan;\nc. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;\nd. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;\ne. pembekuan PBG;\nf. pencabutan PBG;\ng. pembekuan SLF Bangunan Gedung;\nh. pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau\ni. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Kotawaringin Timur No. 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/123439/perda-kab-kotawaringin-timur-no-5-tahun-2018","0528fddb-f7e7-4eea-ba7d-beb1fe87188e","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"PERDA Kab. Kotawaringin Timur No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/297027/perda-kab-kotawaringin-timur-no-1-tahun-2024","c95bdcba-f436-4e14-8677-797c559b9c74","partially_revokes",[107],{"_94":108,"_96":97,"_36":98},"Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTAWARINGIN TIMUR
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KOTAWARINGIN TIMUR REGENCY
NUMBER YEAR 2022

ABOUT

LOCAL SERVICE CHARGE FOR BUILDING APPROVAL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTAWARINGIN TIMUR,

\n\n \n \n

Considering:

that regional fees are an important source of
regional revenue to finance
the implementation of regional autonomy and the achievement of
community welfare that is just based on
Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia;
that in order to improve services to the
community and the independence of Kotawaringin
Timur Regency and to adjust to various policies of the
Central Government in Law Number 11 of 2020
concerning Job Creation, it is necessary to change
building permit fees into building
approval;
that to implement the provisions of Article 88 paragraph (4)
letter a and paragraph (5) of Law Number 1 of 2022
concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df7f5a97-4b2a-4384-9b9b-baed76aba89c","actionData","errors"]