Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.02/2017

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan ongkos angkut beras bagi Pegawai Negeri Sipil di distrik pedalaman Provinsi Papua dan Papua Barat agar lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini dilakukan dengan mengatur kembali tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana tersebut.

Ketentuan Substansial: Menteri Keuangan menetapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Dana dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-P. Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar ditunjuk untuk mengelola dana. Pengadaan operator dilakukan sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pembayaran didasarkan pada prestasi pekerjaan operator, dengan pengujian dan verifikasi dokumen pendukung. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penyaluran dana, dan operator bertanggung jawab atas penyaluran beras hingga titik serah.