[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dec52af7-c02b-4235-a9ba-12241a5c672b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_130":131,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2011 Tahun 2011","number","PER.04/MEN/2011","year","2011","published_date","2011-01-31","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. PER.04/MEN/2011, BN.2011 No. 99, jdih.kkp.go.id: 15 Hlm
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Pedoman Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.25/MEN/2004 tentang Pedoman Pengawasan Fungsional lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mencapai visi, misi, dan tujuan melalui pengawasan intern yang sistematis. Pengawasan ini dilakukan dengan mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian proses, serta pengelolaan organisasi di lingkungan KKP.

Sasaran pengawasan intern meliputi:

Tertib administrasi dan perbaikan manajemen KKP.
Penurunan penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
Efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya (anggaran, personil, prasarana, sarana).
Penerapan manajemen risiko.

Ruang lingkup pengawasan intern mencakup:

Penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian.
Penerapan sistem pengendalian intern.
Pengelolaan keuangan/kekayaan negara.
Penyelenggaraan pelayanan publik.
Penyelenggaraan barang dan jasa.
Penerapan reformasi birokrasi.
Indikasi penyimpangan/kasus-kasus tertentu.

Pelaksanaan pengawasan intern dilakukan oleh auditor yang dapat dibantu oleh pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal. Pengawasan meliputi audit (kinerja dan tujuan tertentu), reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Auditor berperan sebagai konsultan dan katalisator. Pengawasan dilakukan secara terprogram, berkala, atau sewaktu-waktu, dan dapat terpadu dengan APIP lainnya.

Hasil pengawasan dilaporkan secara tertulis dan harus diklarifikasi kepada auditi. Laporan hasil audit kinerja disampaikan kepada Menteri dan pejabat eselon I terkait, dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan hasil audit dengan tujuan tertentu disampaikan kepada Menteri.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Auditor dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal yang melakukan pengawasan intern tidak sesuai Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","revokes",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","Kepmen KKP No. KEP.25/MEN/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan Fungsional Lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/165972/kepmen-kkp-no-kep25men2004-tahun-2004","373dfc0e-4910-460a-90bd-0ce71bfbcfbc","revoked_by",[107],{"_100":108,"_102":109,"_36":110},"Permen KKP No. 29/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158371/permen-kkp-no-29permen-kp2014-tahun-2014","e1f7a75b-aec3-42c6-af85-9d0ece45d30a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PER.04/MEN/2011
CONCERNING
GUIDELINES FOR INTERNAL SUPERVISION
WITHIN THE MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the success of the implementation of governmental duties and development in the marine affairs and fisheries sector, effective and efficient internal supervision is required;
that the Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number ΚΕΡ.25/ΜΕΝ/2004 concerning Guidelines for Functional Supervision within the Department of Marine Affairs and Fisheries, which is currently in force, is no longer in accordance with developments and needs in the context of supervision of the implementation of governmental and development

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dec52af7-c02b-4235-a9ba-12241a5c672b","actionData","errors"]