For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.06/2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

Also known as: PMK 164/PMK.06/2014 · PMK No. 164/PMK.06/2014

Status:
Inactive
Effective Date:14 Agustus 2014Publication Date:14 Agustus 2014
Aset Milik Negara & Daerah

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemeTata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur
LocationKementerian Keuangan
Effective Date14 Agustus 2014
Publication Date14 Agustus 2014
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 ini bertujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka penyediaan infrastruktur. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menciptakan pengelolaan BMN yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel, serta untuk memastikan pemanfaatan BMN yang efisien, efektif, dan optimal. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembagian kewenangan antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang, serta penetapan pihak yang bertanggung jawab atas pemanfaatan BMN. Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi objek, pihak pelaksana, jangka waktu, hasil pemanfaatan, tata cara pelaksanaan, perjanjian, pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian, serta sanksi. Hak dan kewajiban subjek hukum termasuk kewajiban perizinan, persetujuan, dan pelaporan terkait pemanfaatan BMN.

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur yang telah diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan belum memperoleh persetujuan Pengelola Barang, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

1. Mitra Pemanfaatan BMN yang terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian wajib membayar denda paling sedikit 3% per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan. 2. Sanksi administratif dikenakan dalam bentuk surat teguran, surat peringatan, dan denda.