[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd122e5d-01e8-4588-9ca4-b9208790be08","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_110":111,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi","short_title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024","number","76","year","2024","published_date","2024-07-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Lahan - Investasi
2024
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 76, LN 2024 (134) : 8 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (Perpres) TENTANG Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi
ABSTRAK:	\n \n Untuk mendukung kelancaran penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan bagi pemerataan investasi, perlu dilakukan penyesuaian mengenai mekanisme pengalokasian lahan kegiatan pertambangan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; PP Nomor 96 Tahun 2021; dan Perpres Nomor 70 Tahun 2023. \n Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2023. Pasal yang diubah yaitu Pasal 1, Pasal 12, dan Pasal 13, serta diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) pasal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2024. \n Perpres ini mengubah Perpres Nomor 76 Tahun 2024. \n Lampiran file: 8 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Presiden ini bertujuan untuk menyesuaikan mekanisme pengalokasian lahan bagi kegiatan pertambangan guna mendukung pemerataan investasi. Perubahan ini mencakup penambahan definisi baru terkait izin usaha pertambangan khusus dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. Selain itu, peraturan ini mengatur penawaran prioritas wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, dengan syarat tertentu. Delegasi wewenang penetapan dan pemberian izin dilakukan oleh menteri terkait kepada ketua Satuan Tugas. Peraturan ini juga menetapkan bahwa izin usaha pertambangan khusus dan kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan menteri terkait. Penggunaan lahan harus dilaporkan kepada Pembina Sektor dan Satuan Tugas.","transitional_provisions","1. Penawaran WIUPK berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/331105/pp-no-39-tahun-2025","08a51104-290f-428a-847f-6a2e6f9d0b8e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[108],{"_99":109,"_101":102,"_36":103},"PP No. 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan BatubaraKetentuan mengenai penetapan, penawaran, dan pemberian WIUP atau WIUPK secara prioritas serta penerbitan IUP atau IUPK, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku","amends",[112],{"_99":113,"_101":114,"_36":115},"PERPRES No. 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/267151/perpres-no-70-tahun-2023","bd18a7ce-9ac7-461f-9a84-a144672f1668","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY
PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 76 OF 2024
CONCERNING
AMENDMENT TO PRESIDENTIAL REGULATION
NUMBER 70 OF 2023 CONCERNING LAND ALLOCATION
FOR INVESTMENT ARRANGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to support the smooth arrangement of land use and utilization for investment equity, it is necessary to adjust the mechanism for allocating land for mining activities in Presidential Regulation Number 70 of 2023 concerning Land Allocation for Investment Arrangement;
that based on the considerations as referred to in letter a and implementing the provisions of Article 83A paragraph (7) of Government Regulation Number 25 of 2024 concerning Amendments to Government Regulation Number 96 of 2021 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities, it is necessary to stipulate a Presidential

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd122e5d-01e8-4588-9ca4-b9208790be08","actionData","errors"]