Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk menyesuaikan mekanisme pengalokasian lahan bagi kegiatan pertambangan guna mendukung pemerataan investasi. Perubahan ini mencakup penambahan definisi baru terkait izin usaha pertambangan khusus dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. Selain itu, peraturan ini mengatur penawaran prioritas wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, dengan syarat tertentu. Delegasi wewenang penetapan dan pemberian izin dilakukan oleh menteri terkait kepada ketua Satuan Tugas. Peraturan ini juga menetapkan bahwa izin usaha pertambangan khusus dan kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan menteri terkait. Penggunaan lahan harus dilaporkan kepada Pembina Sektor dan Satuan Tugas.

1. Penawaran WIUPK berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 berlaku.

(-)