[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd18a7ce-9ac7-461f-9a84-a144672f1668","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":-5,"_94":95,"_96":92,"_97":92,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_114":115,"_116":117,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2023","number","70","year","2023","published_date","2023-10-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71,74,77],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"88f2972e-158f-4396-b4de-acd42e05eae1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_54":78,"_55":79,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Lahan - Investasi
2023
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 70, LN 2023 (138) : 16 hlm., jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan bagi pemerataan investasi, perlu diatur penataan perizinan berusaha untuk pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan bagi badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah, badan usaha yang berbadan hukum yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan badan usaha yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Perpres ini mengatur tentang pengalokasian lahan bagi penataan investasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Selain itu, dalam Perpres ini dibentuk Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi (Satuan Tugas) adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Presiden dalam rangka penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha untuk sektor pertambangan, perkebunan dan pemanfaatan hutan, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2023. \n Lampiran file: 16 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Presiden ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya guna pemerataan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penataan penggunaan lahan secara berkeadilan. Kebijakan ini mengatur penataan perizinan berusaha untuk sektor pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan, yang melibatkan badan usaha milik desa, daerah, organisasi kemasyarakatan, koperasi, serta usaha kecil dan menengah. Satuan Tugas dibentuk untuk memetakan pemanfaatan lahan, memberikan rekomendasi pencabutan perizinan, dan menetapkan kebijakan pemanfaatan lahan. Kebijakan ini juga memfasilitasi perizinan bagi badan usaha lokal dan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha baru. Evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan oleh Pembina Sektor, yang meliputi realisasi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban, dan kesesuaian dengan peruntukan lahan.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/331105/pp-no-39-tahun-2025","08a51104-290f-428a-847f-6a2e6f9d0b8e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[112],{"_103":113,"_105":106,"_36":107},"PP No. 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan BatubaraKetentuan mengenai penetapan, penawaran, dan pemberian WIUP atau WIUPK secara prioritas serta penerbitan IUP atau IUPK, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku","amends",[],"amended_by",[118],{"_103":119,"_105":120,"_36":121},"Perpres No. 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/292906/perpres-no-76-tahun-2024","dd122e5d-01e8-4588-9ca4-b9208790be08","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 70 OF 2023
CONCERNING
LAND ALLOCATION FOR INVESTMENT MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to increase the effectiveness and efficiency in the utilization of resources aimed at equitable investment and improving public welfare, it is necessary to manage land use fairly;
that in order to realize the management of land use and utilization for equitable investment as referred to in letter a, it is necessary to regulate business licensing for mining, plantations, and forest utilization for village-owned enterprises, region-owned enterprises, legal entities owned by community organizations, cooperatives, and business entities owned by small and medium enterprises;
that the management of land use and utilization for equitable investment as referred to in letters a and b

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd18a7ce-9ac7-461f-9a84-a144672f1668","actionData","errors"]