[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dcaa6b27-a6bf-41f3-855f-f9d2a3f9bf10","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus","short_title","Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2019","number","7","year","2019","published_date","2019-04-08","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","1688f208-5100-4120-be0a-f40bb009caf0","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Agama","short_name","Peraturan Menag","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Kementerian Agama","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS
2019
Peraturan Menteri Agama NO. 7, BN.2019/NO.393,Peraturan.go.id: 11 hlm.
Peraturan Menteri Agama TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan kuota haji \r\nkhusus, perlu mengubah kembali Peraturan Menteri \r\nAgama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan \r\nIbadah Haji Khusus;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan \r\nMenteri Agama tentang Perubahan Kedua atas Peraturan \r\nMenteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang \r\nPenyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;\r\n \n 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang \r\nPerseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4756);\r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang \r\nPenyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun \r\n2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti \r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang \r\nPerubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 \r\ntentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang\u0002Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5061);\r\n3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang \r\nPenerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4965);\r\n4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang \r\nPelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5038);\r\n5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5605);\r\n6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang \r\nKeimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5216);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang \r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 \r\ntentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);\r\n8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang \r\nOrganisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);\r\n9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Agama (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 168);\r\n10. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang \r\nStandar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 \r\nNomor 601);\r\n11. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang \r\nPenyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 760)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri \r\nAgama Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas \r\nPeraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang \r\nPenyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 445);\r\n12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang\r\nOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);\r\n \n Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 12 dan 15, Pasal 5 huruf f, Pasal ayat (1) huruf b dan c, Pasal 27 ayat (1), (3) dan (4) huruf c, pasal 28 ayat (1), pasal 29\r\nMenamah ketentuan pasal 17 ayat (2) huruf f\r\nMenyisipkan pasal 24A\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2019. \n Mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor \r\n23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus \r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 760) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama \r\nNomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan \r\nMenteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang \r\nPenyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 445) \n 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 760) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 445)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Agama ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2017. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan kuota haji khusus.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan ketentuan kuota haji khusus.

Ketentuan Substansial:

Perubahan definisi dan penambahan definisi terkait Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).
Perubahan hak PIHK terkait penerimaan dana BPIH Khusus.
Perubahan prosedur pendaftaran Jemaah Haji terkait pembayaran setoran awal BPIH Khusus melalui BPS BPIH.
Penambahan ketentuan mengenai pelimpahan Nomor Porsi bagi Jemaah Haji yang meninggal dunia sebelum keberangkatan.
Perubahan ketentuan mengenai penyetoran dan pengembalian BPIH Khusus oleh BPKH kepada PIHK.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan Menag No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170080/peraturan-menag-no-6-tahun-2021","da523cb5-cf4f-47c8-acea-45730c1cede0","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[106,110,114],{"_95":107,"_97":108,"_36":109},"Peraturan Menag No. 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus","https://peraturan.bpk.go.id/Details/131254/peraturan-menag-no-11-tahun-2017","beabe5fb-f2bf-4a7f-8c9e-cef0fa340406",{"_95":111,"_97":112,"_36":113},"Peraturan Menag No. 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus","https://peraturan.bpk.go.id/Details/131060/peraturan-menag-no-23-tahun-2016","d4ca7308-96a2-4694-a912-04b5d27e7e0e",{"_95":115,"_97":116,"_36":117},"Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015","https://peraturan.go.id/id/permenag-no-21-tahun-2015","eb41d520-384c-4a22-b2b9-810bc223e416","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2019
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS NUMBER 23 OF
2016 CONCERNING THE ORGANIZATION OF SPECIAL HAJJ PILGRIMAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to adjust the provisions for the special hajj quota, it is necessary to amend the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 23 of 2016 concerning the Organization of Special Hajj Pilgrimage;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Religious Affairs concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 23 of 2016 concerning the Organization of Special Hajj Pilgrimage;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dcaa6b27-a6bf-41f3-855f-f9d2a3f9bf10","actionData","errors"]