[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db6fa6ff-0ab9-4394-aee2-d632f19cbe75","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1954 tentang Urusan Rekonstruksi Nasional","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1954","number","16","year","1954","published_date","1954-02-27","effective_date","1953-03-13","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Urusan Rekonstruksi Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1954
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 16, LN. 1954/No. 29, TLN. No. 535, LLBPHN : 4 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Urusan Rekonstruksi Nasional
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 1953. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1952 tentang susunan dan tugas Dewan serta Biro Rekonstruksi Nasional (Lembaran Negara 1952 No. 3)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan
Pemerintah berkeinginan mempercepat penyelesaian masalah bekas pejuang bersenjata dengan mengarahkan penyelesaian tersebut kepada pembangunan dan kesejahteraan negara. Organisasi rekonstruksi yang ada dianggap tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kesadaran masyarakat, sehingga perlu diubah agar lebih berfokus pada daerah.

Ketentuan Substansial
Urusan rekonstruksi nasional diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri dengan pembentukan Biro Rekonstruksi Nasional di bawah kementerian tersebut. Cabang dan anak cabang biro dapat didirikan di setiap provinsi dan daerah lain, dan dapat dihapuskan jika dianggap perlu. Badan Penyelenggara Urusan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Daerah dan bertugas mengatur serta mengawasi usaha rekonstruksi di daerahnya. Rekonstruksi nasional bertujuan membuka jalan bagi bekas pejuang bersenjata untuk mendapatkan mata pencaharian yang layak, dengan fokus pada transmigrasi dan pendidikan kejuruan.

","transitional_provisions","1. Terhitung mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Dewan Rekonstruksi Nasional ditiadakan dan tugas serta kekuasaannya beralih kepada Menteri Dalam Negeri.\n2. Biro Rekonstruksi Nasional menjadi bagian dari Kementerian Dalam Negeri.\n3. Cabang dan Anak Cabang Biro Rekonstruksi Nasional dapat dihapuskan oleh Menteri Dalam Negeri.\n4. Cabang dan Anak Cabang yang tidak dihapuskan menjadi bagian dari Kantor Kepala Daerah.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PP No. 1 Tahun 1952 tentang Susunan Dan Tugas Dewan Serta Biro Rekonstruksi Nasional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/77427/pp-no-1-tahun-1952","c96b7aad-1703-474f-a161-7de857b7d5b7","revoked_by",[102],{"_95":103,"_97":104,"_36":105},"PP No. 28 Tahun 1957 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 No. 29) dan Penetapan Penyerahan Urusan Rekonstruksi Nasional kepada Menteri Urusan Veteran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/76720/pp-no-28-tahun-1957","613462ed-7670-48cc-937a-3134b30d5108","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 16 OF 1954
CONCERNING
NATIONAL RECONSTRUCTION AFFAIRS

President of the Republic of Indonesia,

Considering:

that the Government desires to accelerate the settlement of the ex-armed combatant issue by directing the settlement towards national development and welfare in general;
that the reconstruction business organization run by the National Reconstruction Council and Bureau based on Government Regulation No. 1 of 1952 (State Gazette 1952 No. 3) is no longer in accordance with the development of the circumstances of the ex-combatants and the development of public awareness;
that in order to adjust the reconstruction business organization to the development of these circumstances, it is necessary to amend Government Regulation No. 1 of 1952, so that the center of gravity of the reconstruction shifts to the regions;
that with this kind of change, the role of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db6fa6ff-0ab9-4394-aee2-d632f19cbe75","actionData","errors"]