[{"_1":2,"_141":-5,"_142":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9dcd327-541f-4b19-96b4-0f66f88972b1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_137":138,"_139":140},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_112":113,"_114":115,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_134":-5,"_135":136},"title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan","short_title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021","number","23","year","2021","published_date","2021-11-20","effective_date","2021-12-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","cef6cb7f-9d3f-458b-8917-e58a49caa4bc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan","short_name","Permen LHK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 23, BN 2021/NO 1314; PERATURAN.GO.ID: 209 HLM
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 69).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Tata cara pelaksanaan RHL, yang terdiri atas rehabilitasi hutan dan rehabilitasi lahan. Rehabilitasi hutan dilakukan melalui reboisasi dan/atau penerapan teknik konservasi tanah, sementara rehabilitasi lahan dilakukan melalui penghijauan dan/atau penerapan teknik konservasi tanah.
Kegiatan pendukung RHL, yang meliputi prakondisi, pengembangan perbenihan, pengembangan teknologi, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pengamanan dan perlindungan tanaman, serta pengembangan kelembagaan.
Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan RHL, yang dilaksanakan oleh Menteri di tingkat nasional dan gubernur di tingkat provinsi.
Pembiayaan kegiatan RHL, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Peraturan ini juga mengatur secara rinci mengenai tahapan pelaksanaan reboisasi, penerapan teknik konservasi tanah, penghijauan, serta kegiatan pendukung RHL lainnya. Selain itu, diatur pula mengenai pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan RHL, serta serah terima pekerjaan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kegiatan RHL yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 69) sampai dengan selesai.","sanctions","(-)","revokes",[94,100,104,108],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permen LHK No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, Serta Pembinaan Dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/163514/permen-lhk-no-2-tahun-2020","e487fe73-5fd7-4dd8-a729-931ef2c23098",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"Permen LHK No. 105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, Serta Pembinaan Dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan LahanKetentuan mengenai tata cara pelaksanaan RHL, Kegiatan Pendukung RHL, serta pembinaan dan pengendalian kegiatan RHL dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018","https://peraturan.bpk.go.id/Details/163515/permen-lhk-no-105-tahun-2018","b564d3d7-b3a1-4d4a-a6fe-d7362a0388ab",{"_95":105,"_97":106,"_36":107},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 Tahun 2020","https://peraturan.go.id/id/permen-lhk-no-p-2-menlhk-setjen-kum-1-1-2020-tahun-2020","3de8d1d7-3450-4ed3-a882-d03a0d22d82d",{"_95":109,"_97":110,"_36":111},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018","https://peraturan.go.id/id/permen-lhk-no-p-105-menlhk-setjen-kum-1-12-2018-tahun-2018","1ed026d4-c768-42af-95c9-06339793b551","revoked_by",[],"partially_revokes",[116,118],{"_95":117,"_97":98,"_36":99},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2020",{"_95":119,"_97":102,"_36":103},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 105 Tahun 2018","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.1314, 2021 KEMENLHK. Forest Land. Rehabilitation Implementation. Revocation.

REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 23 OF 2021
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF FOREST AND LAND REHABILITATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that to implement the provisions of Article 29, Article 30 paragraph (2), and Article 61 of Government Regulation Number 26 of 2020 concerning Forest Rehabilitation and Reclamation, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Environment and Forestry concerning the Implementation of Forest and Land Rehabilitation;
In view of:	Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9dcd327-541f-4b19-96b4-0f66f88972b1","actionData","errors"]