[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b564d3d7-b3a1-4d4a-a6fe-d7362a0388ab","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_102":103,"_108":109,"_110":111,"_114":115,"_116":117,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, Serta Pembinaan Dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan","short_title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 105 Tahun 2018","number","105","year","2018","published_date","2018-12-27","effective_date","2019-01-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","cef6cb7f-9d3f-458b-8917-e58a49caa4bc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan","short_name","Permen LHK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, Serta Pembinaan Dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 105, BN 2019/ NO 16; http://jdih.menlhk.co.id/: 52 HLM
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, Serta Pembinaan Dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MENHUT-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 580).\n\n","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan, kegiatan pendukung, pemberian insentif, serta pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan acuan dalam menyelenggarakan kegiatan RHL agar terlaksana dengan baik, serta untuk memulihkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Pelaksanaan RHL:**\n * Dilaksanakan mengacu pada Rencana Tahunan RHL (RTn-RHL) pada lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan, dengan prioritas pada daerah tangkapan air waduk/dam/bendungan, danau prioritas, DAS prioritas, dan daerah rawan bencana. RHL dapat dilaksanakan pada ekosistem tertentu seperti daerah pesisir/pantai, kawasan bergambut, atau sempadan.\n * Pelaksanaan RHL dapat dilakukan melalui Penyedia atau Swakelola.\n2. **Kewenangan:**\n * Kepala Balai bertanggung jawab dalam pembentukan tim penyusun rancangan kegiatan penanaman RHL secara swakelola.\n * Kepala Seksi Program pada Balai melakukan penilaian terhadap naskah rancangan kegiatan penanaman RHL.\n * Kepala UPT KSDAE, Kepala Dinas/KPH, dan Pemangku Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) memberikan informasi terkait RHL.\n * Direktur Jenderal menetapkan teknis penyusunan rancangan kegiatan penanaman RHL dan Penerapan Teknik Konservasi Tanah.\n3. **Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:**\n * Penggunaan jenis tanaman berupa sengon, jati, mahoni, gmelina, jabon, cendana, kayu putih, kemiri, cempaka, pinus, dan gaharu wajib diambil dari Sumber Benih bersertifikat. Jika tidak terpenuhi, dapat menggunakan jenis lain yang sesuai dengan zona benih atau jenis yang sama selain dari Sumber Benih bersertifikat dengan surat keterangan.\n * Kelompok masyarakat yang tergabung dalam izin perhutanan sosial atau pemegang izin perhutanan sosial mengajukan permohonan kegiatan RHL kepada Kepala Balai.\n\nPeraturan ini juga mengatur secara rinci mengenai tahapan pelaksanaan RHL, reboisasi, penghijauan, penerapan teknik konservasi tanah, rehabilitasi hutan dan lahan pada ekosistem tertentu, pengawasan dan penilaian pekerjaan, serta pelaporan dan serah terima pekerjaan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permen LHK No. 39 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MENHUT-II/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/163516/permen-lhk-no-39-tahun-2016","cee7dc75-cdc3-4e6f-b4f8-0ded2ce3a553",{"_94":100,"_96":101},"Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan","","revoked_by",[104],{"_94":105,"_96":106,"_36":107},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021","https://peraturan.bpk.go.id/Details/235350/permen-lhk-no-23-tahun-2021","d9dcd327-541f-4b19-96b4-0f66f88972b1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[112],{"_94":113,"_96":106,"_36":107},"Permen LHK No. 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Dan LahanKetentuan mengenai tata cara pelaksanaan RHL, Kegiatan Pendukung RHL, serta pembinaan dan pengendalian kegiatan RHL dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018","amends",[],"amended_by",[118],{"_94":119,"_96":120,"_36":121},"Permen LHK No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, Serta Pembinaan Dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/163514/permen-lhk-no-2-tahun-2020","e487fe73-5fd7-4dd8-a729-931ef2c23098","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018

ABOUT

PROCEDURES FOR IMPLEMENTATION, SUPPORTING ACTIVITIES,
GRANTING INCENTIVES, AS WELL AS GUIDANCE AND CONTROL OF
FOREST AND LAND REHABILITATION ACTIVITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that as a follow-up to the provisions of Article 33, Article 34,
Article 40, and Article 57 of Government Regulation Number 76
of 2008 concerning Forest Rehabilitation and Reclamation, it is necessary to
stipulate a Regulation of the Minister of Environment and
Forestry regarding Procedures for Implementation, Activities
Supporting, Granting Incentives, as well as Guidance and
Control of Forest and Land Rehabilitation Activities;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b564d3d7-b3a1-4d4a-a6fe-d7362a0388ab","actionData","errors"]