[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7158be8-b775-4404-b0ee-7032f2edc55d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_108":109,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta","short_title","Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2002","number","19","year","2002","published_date","2002-07-29","effective_date","2003-07-29","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"9214a808-50af-4504-a541-b75907e6ecdc","Kekayaan Intelektual","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Hak Cipta","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2002
Undang-undang (UU) NO. 19, LN. 2002/ No. 85, TLN NO. 4220, LL SETNEG : 29 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Hak Cipta
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2003. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-undang ini dibuat untuk melindungi kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman budaya Indonesia dan untuk menyesuaikan dengan konvensi internasional yang telah diikuti oleh Indonesia. Selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait, serta menggantikan undang-undang sebelumnya yang dianggap kurang memadai.

Ketentuan Substansial: Undang-undang ini mengatur hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan dapat dialihkan melalui pewarisan, hibah, wasiat, atau perjanjian tertulis. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah dan folklor. Ciptaan yang dilindungi meliputi karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pembatasan hak cipta diatur untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penggunaan non-komersial lainnya.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.\n2. Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dinyatakan tetap berlaku selama sisa jangka waktu perlindungannya.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan tertentu dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00.\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan lainnya dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00.","revokes",[94,100,104],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45936/uu-no-12-tahun-1997","1aacb21f-c722-49d1-83ed-595e0b926b8a",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46826/uu-no-7-tahun-1987","d6f69e1e-6349-4657-a170-3ef3e4ad834d",{"_95":105,"_97":106,"_36":107},"UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta","https://peraturan.bpk.go.id/Details/47001/uu-no-6-tahun-1982","6cf4d6cc-5c4e-4491-9762-f9fcb14483dc","revoked_by",[110],{"_95":111,"_97":112,"_36":113},"UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38690/uu-no-28-tahun-2014","152bc8f9-b1a2-4e2b-a41b-7f286d4dd8f9","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 19 OF 2002
on
COPYRIGHT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that Indonesia is a country that shall have a diversity of ethnic/tribal groups and cultures as well as wealth in the fields of arts and literature with its development requiring Copyright protection for intellectual property born from that diversity;
that Indonesia has become a member of various international conventions/agreements in the field of intellectual property rights in general and Copyright in particular which require further implementation in its national legal system;
that developments in the fields of trade, industry and investment have been so rapid that they require increased protection for Creators and Owners of Related Rights while still taking

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7158be8-b775-4404-b0ee-7032f2edc55d","actionData","errors"]