Keputusan Presiden ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran, daya guna, dan hasil guna pelaksanaan pengadaan barang/peralatan dan jasa di lingkungan Departemen/Lembaga melalui pembentukan Tim Pengendali Pengadaan. Tim ini bertugas mengendalikan dan mengkoordinasikan pengadaan barang/peralatan dan jasa dengan cara penunjukan langsung dan pelelangan dalam batas nilai tertentu. Tim juga bertanggung jawab atas penelitian hasil lelang, koordinasi, pengawasan, serta pembinaan administrasi dan dokumentasi pengadaan. Tim Pengendali Pengadaan dibentuk di berbagai instansi pemerintah, termasuk Departemen, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, dan lembaga pemerintah non-departemen, dengan susunan yang ditetapkan oleh pimpinan masing-masing instansi. Tim ini juga bertugas memastikan pengadaan dilakukan dengan harga yang menguntungkan negara, kualitas barang yang sesuai, dan penggunaan produk dalam negeri.
on desktop.