[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d467d388-d976-47db-b558-0bfac6e5b072","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2015","number","57","year","2015","published_date","2015-03-11","effective_date","2015-03-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemanduan dan Penundaan Kapal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 57, BN.2015/No.390, jdih.dephub.go.id : 34 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Pemanduan dan Penundaan Kapal
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2011 tentang Pemanduan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2014.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk menggantikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2011 yang telah diubah dengan PM 75 Tahun 2014, karena masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keselamatan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan, keamanan berlayar, dan perlindungan lingkungan maritim.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur tentang pemanduan dan penundaan kapal, termasuk penetapan perairan pandu yang terdiri dari perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa. Kriteria penetapan didasarkan pada tingkat kesulitan berlayar yang meliputi faktor kapal dan faktor di luar kapal. Pandu yang melaksanakan tugas harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk sertifikasi dan kesehatan. Pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan atau badan usaha yang memenuhi persyaratan. Peraturan ini juga mengatur tentang pelimpahan pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal kepada badan usaha pelabuhan atau pengelola terminal khusus yang memenuhi persyaratan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan pelimpahan, dan pencabutan pelimpahan.\n2. Nakhoda yang tidak menggunakan jasa pandu dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau pembekuan sertifikat kepelautan.\n3. Kapal yang tidak menggunakan jasa pemanduan tidak diberikan surat persetujuan berlayar.\n4. Pandu yang melakukan kesalahan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, larangan memandu, atau pencabutan sertifikat pandu.","revokes",[94,100],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permenhub No. 75 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2011 tentang Pemanduan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103921/permenhub-no-75-tahun-2014","23f43dac-6da0-44e0-ad04-c84e14d2518e",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"Permenhub No. 53 Tahun 2011 tentang Pemanduan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/106463/permenhub-no-53-tahun-2011","9a2078d5-b4e8-402d-9ad2-ec1fb4e74a6c","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER: PM 57 OF 2015
CONCERNING
PILOTAGE AND TOWAGE OF VESSELS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d467d388-d976-47db-b558-0bfac6e5b072","actionData","errors"]