[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3d67987-c6a4-4af3-8a00-f10c1da63509","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017","number","9","year","2017","published_date","2017-07-05","effective_date","2017-07-07","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Sosial NO. 9, BN.2017/NO.923, jdih.kemsos.go.id : 39 hlm.
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103).\n2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Sosial ini menetapkan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA). Tujuan dari standar ini adalah untuk menjadi acuan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, memberikan perlindungan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA, memberikan arah dan pedoman kinerja pelaksanaan rehabilitasi sosial, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan rehabilitasi sosial.

\n\n

Standar ini ditujukan kepada IPWL Rehabilitasi Sosial, unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial/Konselor Adiksi/Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan masyarakat. Ruang lingkup peraturan ini meliputi standar rehabilitasi sosial dan standar kelembagaan.

\n\n

Rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA bertujuan agar mereka mampu melaksanakan keberfungsian sosialnya dan terciptanya lingkungan sosial yang mendukung. Rehabilitasi sosial dilaksanakan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, dan/atau rujukan. Proses rehabilitasi sosial meliputi tahapan pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah (asesmen), penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah (intervensi), resosialisasi, terminasi, dan pembinaan lanjut.

\n\n

Standar kelembagaan meliputi aspek statuta, visi dan misi, program pelayanan, struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta ketersediaan dana, manajemen pengelolaan dana, dan pertanggungjawaban.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, pencabutan status sebagai IPWL, dan/atau pencabutan izin operasional.","revokes",[97,103],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Permensos No. 3 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130237/permensos-no-3-tahun-2012","653b460f-cffc-4b84-badd-26256ca446d1",{"_98":104,"_100":105,"_36":106},"Permensos No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130196/permensos-no-26-tahun-2012","29f5319b-c4a5-4a7d-8491-4e9e64c777d1","revoked_by",[109],{"_98":110,"_100":111,"_36":112},"Permensos No. 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170476/permensos-no-16-tahun-2020","f10dc747-3a1c-46b7-8aa3-7f68ac146366","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 2017
ON
NATIONAL STANDARD FOR SOCIAL REHABILITATION
FOR ADDICTS AND VICTIMS OF NARCOTICS ABUSE,
PSYCHOTROPICS, AND OTHER ADDICTIVE SUBSTANCES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that to implement Law Number 5 of 1997 on Psychotropics and Law Number 35 of 2009 on Narcotics, it is necessary to develop national standards for social rehabilitation for addicts and victims of narcotics, psychotropics, and other addictive substances abuse;
that Regulation of the Minister of Social Affairs Number 03 of 2012 on Standards for Social Rehabilitation Institutions for Victims of Narcotics, Psychotropics, and Other Addictive Substances Abuse and Regulation of the Minister of Social Affairs Number 26 of 2012 on Social Rehabilitation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3d67987-c6a4-4af3-8a00-f10c1da63509","actionData","errors"]