Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 02/PMK.05/2007

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk menyempurnakan beberapa substansi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan penerimaan negara. Modul Penerimaan Negara mencakup serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara. Peraturan ini juga mengatur pembukaan Rekening Penerimaan pada bank umum atau kantor pos oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Selain itu, peraturan ini menetapkan bahwa saldo Rekening Penerimaan pada akhir hari kerja harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (KUN). Dokumen sumber untuk pencatatan penerimaan negara meliputi berbagai surat setoran dan bukti penerimaan yang diterbitkan oleh Bank Persepsi, Devisa Persepsi, Pos Persepsi, dan/atau KPPN. Penerimaan negara diakui pada saat diterima di Rekening Kas Negara, dan piutang diakui untuk penerimaan yang belum disetor pada saat tanggal neraca. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh berbagai Direktur Jenderal terkait.