For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.06/2006

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 Tahun 2006 tentang Modul Penerimaan Negara

Also known as: PMK 99/PMK.06/2006 · PMK No. 99/PMK.06/2006

Status:
Inactive
Effective Date:1 Januari 2007Publication Date:19 Oktober 2006
Pendapatan Non PajakKetentuan PerpajakanKeuangan Negara & Daerah

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemeModul Penerimaan Negara
LocationKementerian Keuangan
Effective Date01 Januari 2007
Publication Date19 Oktober 2006
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Amended By

(-)

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk menyempurnakan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara melalui sistem penerimaan dan anggaran negara terpadu. Modul Penerimaan Negara mencakup prosedur penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan penerimaan negara. Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara berwenang membuka Rekening Penerimaan pada bank umum/kantor pos untuk menampung penerimaan negara. Seluruh penerimaan negara harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (KUN) setiap akhir hari kerja. Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi ditunjuk untuk menerima setoran penerimaan negara dan harus memenuhi kriteria tertentu. Penerimaan negara diakui pada saat diterima pada Rekening KUN dan dicatat berdasarkan dokumen sumber yang sah.

1. Dalam hal secara teknis jaringan komunikasi data Departemen Keuangan belum berjalan, maka jaringan komunikasi data yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tetap digunakan.

1. Atas keterlambatan dan/atau kekurangan pelimpahan penerimaan negara oleh Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah penerimaan yang seharusnya dilimpahkan.