[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d19d9c6f-77c1-4359-9da2-847cd0a4faf2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-02-17","effective_date","2016-02-25","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"b5c5dd8f-2ef3-4f5c-bbaa-423f933e7011","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Menteri Sosial NO. 2, BN.2016/NO.314, jdih.kemsos.go.id : 15 hlm.
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 328).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Sosial ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Tujuannya adalah untuk menetapkan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) di lingkungan Kementerian Sosial.

\n\n

Peraturan ini mengatur tugas dan wewenang ULP, yang meliputi:

Mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersama PPK.
Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa.
Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga.
Menjawab sanggahan.
Menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK.
Menyimpan dokumen pemilihan.
Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja, dan rancangan kontrak.
Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan.
Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa.
Melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik di LPSE.
Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa.
Mengelola sistem informasi manajemen pengadaan.

\n\n

ULP memiliki kewenangan untuk menetapkan dokumen pengadaan, besaran nominal jaminan penawaran, dan pemenang untuk paket pengadaan tertentu. ULP juga berwenang mengusulkan pemenang kepada PA/KPA untuk paket pengadaan dengan nilai di atas ambang batas tertentu, serta mengusulkan sanksi daftar hitam kepada penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur pembentukan dan kedudukan ULP, struktur organisasi ULP (kepala, sekretariat, dan kelompok kerja), tata kerja, dan pembiayaan ULP.

","transitional_provisions","1. Pengadaan barang/jasa pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial yang masih dalam proses pelaksanaan wajib dialihkan/diserahkan kepada ULP di lingkungan Kementerian Sosial.","sanctions","(-)","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Permensos No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Sosial","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130181/permensos-no-1-tahun-2014","4a8465d2-77fb-40b8-9c3f-67146c4ca5a8","revoked_by",[105],{"_98":106,"_100":107,"_36":108},"Permensos No. 10 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial","https://peraturan.bpk.go.id/Details/255364/permensos-no-10-tahun-2022","d2f0fcc1-5352-4379-b4ab-311a73f4b84f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2016
ON
GOODS/SERVICES PROCUREMENT SERVICE UNIT
WITHIN THE MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 14 of Presidential Regulation Number 54 of 2010 on Government Procurement of Goods/Services as amended several times, most recently by Presidential Regulation Number 4 of 2015 on the Fourth Amendment to Presidential Regulation Number 54 of 2010 on Government Procurement of Goods/Services, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Social Affairs on the Goods/Services Procurement Service Unit within the Ministry of Social Affairs;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 17 of 2003 on State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d19d9c6f-77c1-4359-9da2-847cd0a4faf2","actionData","errors"]