[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2f0fcc1-5352-4379-b4ab-311a73f4b84f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2022","number","10","year","2022","published_date","2022-10-04","effective_date","2022-10-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"b5c5dd8f-2ef3-4f5c-bbaa-423f933e7011","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

UNIT KERJA - PENGADAAN BARANG/JASA - KEMENTERIAN SOSIAL
2022
Peraturan Menteri Sosial NO. 10, BN 2023 (1013): 9 Halaman, jdih.kemensos.go.id
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang\r\nPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial. \n Dasar Hukum Peraturan Kemensos Adalah; Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 110 Tahun 2021; Peraturan PANRB No. 31 Tahun 2021; Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021; Dan Peraturan Kemensos No. 1 Tahun 2022 \n Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Lingkungan Kementerian Sosial dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. UKPBJ berkedudukan pada Biro Umum, Sekretariat Jenderal. UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Sosial. UKPBJ sebagai unit kerja struktural dipimpin oleh Kepala. Perangkat organisasi UKPBJ terdiri atas: a. tim pengelola Pengadaan Barang/Jasa; b. tim pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik; c. tim pengelola pembinaan sumber daya manusia, kelembagaan dan advokasi Pengadaan Barang/Jasa; dan d. kelompok jabatan fungsional. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2022. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 314), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran File; 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 314).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkungan Kementerian Sosial. UKPBJ berkedudukan pada Biro Umum, Sekretariat Jenderal, dan bertugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa. Fungsi UKPBJ meliputi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa, pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi inventarisasi paket, riset dan analisis pasar, penyusunan strategi, penyiapan dokumen pemilihan, pelaksanaan pemilihan penyedia, penyusunan katalog elektronik sektoral, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak. Pelaksanaan fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik meliputi pengelolaan informasi dan sistem informasi, registrasi dan verifikasi pengguna, serta pengembangan sistem informasi. Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan meliputi pembinaan SDM di UKPBJ, pembinaan pelaku Pengadaan Barang/Jasa, pengelolaan kelembagaan UKPBJ, pengelolaan dan pengukuran kinerja, pengelolaan manajemen pengetahuan, dan pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan. Fungsi pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis meliputi bimbingan teknis terkait proses Pengadaan Barang/Jasa, penggunaan sistem informasi, dan substansi hukum.

UKPBJ dipimpin oleh Kepala, yang dijabat oleh Kepala Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan. Perangkat organisasi UKPBJ terdiri atas tim pengelola Pengadaan Barang/Jasa, tim pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik, tim pengelola pembinaan SDM, kelembagaan dan advokasi Pengadaan Barang/Jasa, dan kelompok jabatan fungsional. Menteri dapat membentuk Satuan Pelaksana di bawah UKPBJ. Sumber Daya Manusia pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa dan dilarang merangkap jabatan tertentu. Sumber Daya Manusia yang bertugas di UKPBJ berhak mendapatkan jenjang karir, tunjangan, dan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. UKPBJ menerapkan kode etik dan menyusun standar operasional prosedur. Pembiayaan seluruh kegiatan UKPBJ dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Sosial.

","transitional_provisions","1. Pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengadaan Barang/Jasa masih tetap dilaksanakan oleh unit layanan pengadaan sampai dengan terbentuknya UKPBJ berdasarkan Peraturan Menteri ini.\n2. Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan pemenang dan/atau yang sedang dalam proses pemilihan penyedia sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 314).","sanctions","(-)","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Permensos No. 2 Tahun 2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130037/permensos-no-2-tahun-2016","d19d9c6f-77c1-4359-9da2-847cd0a4faf2","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

CHAPTER II
POSITION, DUTIES, AND FUNCTIONS

Article 2

UKPBJ shall be located at the General Bureau, Secretariat General.
UKPBJ shall have the duty of organizing support for Procurement of Goods/Services within the Ministry of Social Affairs.
In order to carry out the duties of the UKPBJ as referred to in paragraph (1), the UKPBJ shall have the following functions:\n
1. management of Procurement of Goods/Services;
2. management of Electronic Procurement Services;
3. development of human resources and institutions for Procurement of Goods/Services;
4. assistance, consultation, and/or technical guidance; and
5. carrying out other tasks assigned by the Minister.
\n
In carrying out the function of managing Electronic Procurement Services as referred to in paragraph (3) letter b, UKPBJ receives technical support in the management of information systems and technology from the Social

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2f0fcc1-5352-4379-b4ab-311a73f4b84f","actionData","errors"]