For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Also known as: Peraturan KPU 19/2020 · Peraturan KPU No. 19 Tahun 2020 · Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020

Status:
Inactive
Effective Date:24 November 2020Publication Date:23 November 2020
Pemilihan Kepala Daerah & DPRD

Information

TypePeraturan Komisi Pemilihan Umum
ThemePerubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
LocationKomisi Pemilihan Umum
Effective Date24 November 2020
Publication Date23 November 2020
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Perubahan ini mencakup beberapa ketentuan, antara lain: - Perubahan definisi beberapa istilah seperti Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). - Penghapusan beberapa pasal dan ayat terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara. - Perubahan prosedur rekapitulasi di tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi/KIP Aceh, termasuk penggunaan Sirekap sebagai alat bantu. - Penambahan ketentuan mengenai penyelesaian keberatan saksi dan Bawaslu terhadap hasil rekapitulasi. - Perubahan ketentuan mengenai pengumuman hasil rekapitulasi dan penetapan pasangan calon terpilih. - Penambahan ketentuan mengenai penggunaan Sirekap dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara. Peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan agar lebih efektif dan akuntabel.

(-)

(-)