[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1048a09-028b-4fd9-8eaf-ad422f575a7b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dan Pelatihan Keagamaan","short_title","Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021","number","15","year","2021","published_date","2021-08-10","effective_date","2021-08-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","1688f208-5100-4120-be0a-f40bb009caf0","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Agama","short_name","Peraturan Menag","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Agama","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dan Pelatihan Keagamaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN
2021
Peraturan Menteri Agama NO. 15, BN 2021/NO. 933; https://jdih.kemenag.go.id/: 13 HLM
Peraturan Menteri Agama TENTANG Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dan Pelatihan Keagamaan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna \r\npelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan \r\nkeagamaan, perlu dilakukan penataan organisasi dan \r\ntata kerja unit pelaksana teknis pendidikan dan \r\npelatihan keagamaan berdasarkan Peraturan Menteri \r\nAgama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan \r\nTata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri \r\nAgama Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas \r\nPeraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keagamaan;\r\nb. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana \r\nteknis pendidikan dan pelatihan keagamaan \r\nsebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat \r\npersetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara \r\ndan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor\r\nB/234/M.KT.01/2021 mengenai Usul Pembentukan 2\r\n(dua) Unit Pelaksana Teknis di bidang Pendidikan dan \r\nPelatihan Keagamaan;\r\na. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna \r\npelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan \r\nkeagamaan, perlu dilakukan penataan organisasi dan \r\ntata kerja unit pelaksana teknis pendidikan dan \r\npelatihan keagamaan berdasarkan Peraturan Menteri \r\nAgama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan \r\nTata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri \r\nAgama Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas \r\nPeraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keagamaan;\r\nb. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana \r\nteknis pendidikan dan pelatihan keagamaan \r\nsebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat \r\npersetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara \r\ndan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor\r\nB/234/M.KT.01/2021 mengenai Usul Pembentukan 2\r\n(dua) Unit Pelaksana Teknis di bidang Pendidikan dan \r\nPelatihan Keagamaan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan \r\nPeraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata \r\nKerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan \r\nKeagamaan;\r\n \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Agama (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor168);\r\n4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); \n a. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi\r\nb. Susunan Organisasi\r\nc. Kelompok Jabatan Fungsional\r\nd. Nama, Lokasi dan Wilayah Kerja\r\ne. eselonisasi jabatan\r\nf. Tata Kerja\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021. \n Mencabut Peraturan \r\nMenteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan \r\nTata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1390)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama \r\nNomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan \r\nMenteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan \r\nTata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 457), \n 16 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 457).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Agama ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan keagamaan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menata organisasi dan tata kerja UPT Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Klasifikasi UPT Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan: UPT merupakan unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan keagamaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan. Tugas UPT adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan. Fungsi UPT meliputi penyusunan rencana, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan; pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; evaluasi dan pelaporan; serta pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga.\n2. Susunan Organisasi: UPT Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan terdiri atas Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan dan Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan. Struktur organisasi masing-masing unit dijelaskan secara rinci.\n3. Kelompok Jabatan Fungsional: Di lingkungan UPT dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan.\n4. Nama, Lokasi, dan Wilayah Kerja: Peraturan ini menetapkan nama, lokasi, dan wilayah kerja dari masing-masing Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan serta Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan.\n5. Eselonisasi Jabatan: Peraturan ini mengatur eselonisasi jabatan di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan dan Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan.\n6. Tata Kerja: UPT Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan harus menyusun proses bisnis, analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas. Prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas.","transitional_provisions","1. Jabatan dan pejabat yang memangku jabatan pada UPT Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keagamaan, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[94,100],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan Menag No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130673/peraturan-menag-no-10-tahun-2018","2e56c532-d2c9-4abf-bb89-51b77b5f9f59",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"Peraturan Menag No. 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130885/peraturan-menag-no-59-tahun-2015","3ce9c30e-2ba4-4758-8a84-1120f1d6388c","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[114],{"_95":115,"_97":116,"_36":117},"Peraturan Menag No. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/244845/peraturan-menag-no-11-tahun-2022","aaec9fe1-0a24-4e1b-9899-805b565be574","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n

CHAPTER III
FUNCTIONAL POSITION GROUP

Article 11

Functional positions may be established within the Religious Education and Training UPT according to needs, the implementation of which shall be in accordance with the provisions of laws and regulations.

Article 12

The Functional Position Group has the duty of providing functional services in carrying out the duties and functions of the head of the Religious Education and Training UPT in accordance with their fields of expertise and skills.
In carrying out the duties as referred to in paragraph (1), a Coordinator for Implementing Functional Service Functions may be established in accordance with the scope of the duties and functions of the Head of the Religious Education and Training UPT.
The Coordinator for Implementing Functional Service Functions as referred to in paragraph (2) has the duty of coordinating and managing functional service activities in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1048a09-028b-4fd9-8eaf-ad422f575a7b","actionData","errors"]