For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2018

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang

Also known as: Permendag 33/2018 · Permendag No. 33 Tahun 2018 · Permendag Nomor 33 Tahun 2018

Status:
Inactive
Effective Date:14 Februari 2018Publication Date:2 Februari 2018
Badan Usaha & Perdagangan

Information

TypePeraturan Menteri Perdagangan
ThemePerubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang
LocationKementerian Perdagangan
Effective Date14 Februari 2018
Publication Date02 Februari 2018
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang yang dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/5/2016.

Peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyimpanan barang melalui Sistem Resi Gudang dengan menambahkan bawang merah, ikan, dan pala sebagai jenis barang yang dapat disimpan. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan komoditas yang berkembang. Ketentuan substansial dari peraturan ini adalah penambahan jenis barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 dan perubahannya. Barang-barang tersebut meliputi gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, dan pala. Perubahan jenis barang yang dapat disimpan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari pemerintah daerah, instansi terkait, atau asosiasi komoditas.

(-)

(-)