[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf277c7a-d0b4-4810-ae74-4da28c478c58","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi","short_title","Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2009","number","2","year","2009","published_date","2009-01-30","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6c2d5384-c3be-44dc-896b-dcfea5cccf8c","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral","short_name","Permen ESDM","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2009
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 2, BN 2009/ NO 11; PERATURAN.GO.ID : 36 HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral TENTANG Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2009. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 005 Tahun 2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman penugasan survei pendahuluan panas bumi. Latar belakangnya adalah untuk memberikan pedoman yang komprehensif dalam penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi, menggantikan peraturan sebelumnya.

Ketentuan substansial meliputi:

Penetapan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan: Menteri menetapkan wilayah ini berdasarkan kriteria potensi panas bumi, kebutuhan listrik, infrastruktur, atau wilayah tertinggal.
Penugasan Survei Pendahuluan: Menteri dapat menugaskan Badan Usaha (BUMN, BUMD, Koperasi, atau Swasta) untuk melakukan survei.
Tata Cara Permohonan: Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan Peta Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan, kemudian mengajukan permohonan Penugasan Survei Pendahuluan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administratif, teknis, dan keuangan.
Peta Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan: Diatur mengenai format dan informasi yang harus ada dalam peta.
Penetapan Penugasan Survei Pendahuluan: Direktur Jenderal menilai permohonan dan mengusulkan kepada Menteri untuk memberikan persetujuan jika memenuhi persyaratan.
Pelaksanaan Penugasan Survei Pendahuluan: Badan Usaha wajib melaksanakan survei berdasarkan petunjuk teknis Direktur Jenderal dengan biaya sendiri. Jangka waktu penugasan paling lama 1 tahun.
Kewajiban Badan Usaha: Menyimpan data, merahasiakan data, dan menyerahkan data kepada Menteri setelah berakhirnya penugasan.

Peraturan ini juga mengatur penyelesaian jika ada dua atau lebih penugasan survei pendahuluan yang ternyata merupakan satu sistem panas bumi.

","transitional_provisions","1. Terhadap Penugasan Survei Pendahuluan yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Penugasan Survei Pendahuluan dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.\n2. Terhadap permohonan Penugasan Survei Pendahuluan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dan telah memenuhi persyaratan diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 005 Tahun 2007 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi.\n3. Setiap Badan Usaha yang mengusahakan lebih dari 1 (satu) Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan wajib membentuk Badan Usaha baru untuk mengikuti lelang Wilayah Kerja.","sanctions","Penugasan Survei Pendahuluan dapat dicabut oleh Menteri apabila Badan Usaha:\n1. Melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Penugasan Survei Pendahuluan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Tidak menaati petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permen ESDM No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143113/permen-esdm-no-5-tahun-2007","df9ac1cd-2793-49aa-9ace-99bb85f91516","revoked_by",[104],{"_97":105,"_99":106,"_36":107},"Permen ESDM No. 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penugasan Survei Pendahuluan Dan Penugasan Survei Pendahuluan Dan Eksplorasi Panas Bumi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143107/permen-esdm-no-36-tahun-2017","0858cfa7-ad9e-426f-9231-fb4888e49071","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF ENERGY AND HUMAN RESOURCES. Geothermal. Survey. Assignment. Guidelines.
No.11, 2009

REGULATION OF THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER: 02 OF 2009
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE ASSIGNMENT OF GEOTHERMAL PRELIMINARY SURVEYS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to provide comprehensive guidelines in the assignment of Geothermal Preliminary Surveys, it is necessary to revoke and replace the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 005 of 2007 dated July 12, 2007, concerning Guidelines for the Assignment of Geothermal Preliminary Surveys;
that based on the considerations as referred to in letter a and in accordance with the provisions of Article 10 of Government Regulation Number 59 of 2007 concerning Geothermal Business

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf277c7a-d0b4-4810-ae74-4da28c478c58","actionData","errors"]