[{"_1":2,"_147":-5,"_148":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ceba8788-d94f-4c73-985e-1636c9440811","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_143":144,"_145":146},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_134":135,"_136":137,"_138":139,"_140":-5,"_141":142},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RETRIBUSI DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2021","number","6","year","2021","published_date","2021-08-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat","place_of_enactment","Pontianak","theme","RETRIBUSI DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2021/NO.6, LL PROVINSI KALBAR : 131 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka melaksanaa pungutan berupa Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha Dan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perizinan Tertentu; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.97 Tahun 2012, PP No.12 Tahun 2019. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; Ketentuan Umum, objek dan golongan retribusi, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, pemungutan retribusi, tata cara pembayaran, sanksi administratif, penagihan, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, peninjauan penetapan tarif retribusi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, Penyidikan, Pidana, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021. \n Peraturan Daerah ini memiliki 29 halaman, 11 halaman penjelasan dan 91 lampiran. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8).\n2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8).\n3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan retribusi daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan pungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012, serta untuk menyempurnakan peraturan daerah yang sudah ada mengenai retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Tujuan dari penggabungan peraturan daerah ini adalah untuk efisiensi dan efektivitas pengaturan retribusi daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n1. Jenis dan Objek Retribusi: Retribusi meliputi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.\n2. Retribusi Jasa Umum: Mencakup retribusi pelayanan kesehatan, pengelolaan limbah cair, dan pelayanan pendidikan.\n3. Retribusi Jasa Usaha: Mencakup retribusi pemakaian kekayaan daerah, terminal, pelayanan kepelabuhanan, tempat rekreasi dan olahraga, penyeberangan di air, dan penjualan produksi usaha daerah.\n4. Retribusi Perizinan Tertentu: Mencakup retribusi izin trayek, izin usaha perikanan, dan perpanjangan IMTA.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan tarif retribusi, struktur retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, pemanfaatan hasil retribusi, keberatan, tata cara pembayaran, sanksi administratif, penagihan, pengurangan, keringanan, pembebasan, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pembukuan, pemeriksaan, peninjauan tarif retribusi, insentif pemungutan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penyidikan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.\n2. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.","revokes",[93,99,103,107,111,115,119],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Prov. Kalimantan Barat No. 8 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/84527/perda-prov-kalimantan-barat-no-8-tahun-2018","2f7de817-be21-4548-a5af-73c836319663",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PERDA Prov. Kalimantan Barat No. 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44576/perda-prov-kalimantan-barat-no-7-tahun-2015","51b7f766-398e-4774-85f1-3f22bee1f273",{"_94":104,"_96":105,"_36":106},"PERDA Prov. Kalimantan Barat No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44579/perda-prov-kalimantan-barat-no-10-tahun-2015","72e7f298-42a3-4e89-af9f-0de57fcf5719",{"_94":108,"_96":109,"_36":110},"PERDA Prov. Kalimantan Barat No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44572/perda-prov-kalimantan-barat-no-1-tahun-2015","11527ebf-e403-4488-bb51-26c194da0c20",{"_94":112,"_96":113,"_36":114},"PERDA Prov. Kalimantan Barat No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","https://peraturan.bpk.go.id/Details/22061/perda-prov-kalimantan-barat-no-6-tahun-2012","c40d1533-2203-4972-92bc-2422d31a59c2",{"_94":116,"_96":117,"_36":118},"PERDA Prov. Kalimantan Barat No. 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/119268/perda-prov-kalimantan-barat-no-10-tahun-2011","12132ec9-c60c-452d-a96f-9d8eda1f2c5a",{"_94":120,"_96":121},"Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN
REGIONAL REGULATION OF WEST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 6 OF 2021
ABOUT
REGIONAL FEES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN,

Considering:

that in order to implement levies in the form of Regional Fees as regulated in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Fees and Government Regulation Number 97 of 2012 concerning Traffic Control Fees and Extension Fees for Foreign Workers Employment Permits, the Provincial Government of West Kalimantan has formed Regional Regulations concerning General Service Fees, Regional Regulations concerning Business Service Fees, and Regional Regulations concerning Certain Licensing Fees;
that there are types and objects of Regional Fees that are not included or are inappropriately placed/classified in the Regional Regulation concerning General Service Fees, the Regional Regulation concerning Business Service Fees, or the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ceba8788-d94f-4c73-985e-1636c9440811","actionData","errors"]