[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce7c36ff-fa7d-4e9b-aa37-3ef4e22d3c60","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 26 Tahun 2008","number","26","year","2008","published_date","2008-10-10","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ADMINISTRASI-KEPENDUDUKAN
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD.2008/NO.6.SERI.C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul berkewajiban memberikan perlindungan dan \r\npengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap \r\nperistiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk yang berada \r\ndi dalam atau di luar Daerah; \r\nbahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan \r\nstatus hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur \r\npenyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; \r\nbahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang \r\nAdministrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 37 \r\nTahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Bantul \r\nsudah tidak sesuai lagi; \n Dasar Hukum: Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 \r\nTahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007; \n Materi Pokok: Hak dan Kewajiban; Pendaftaran Penduduk; Data dan Dokumen Kependudukan; Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan; Pejabat Pencatat Sipil; Pencatatan Sipil; Blangko Dokumen Kependudukan; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); Pelaporan; Kependudukan Dalam KEadaan Force Majeure; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Peralihan; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 37 \r\nTahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Bantul; \n Jumlah Halaman : 28 HLM; Penjelasan: 1 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Bantul.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Bantul. Latar belakangnya adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan hukum penduduk, serta ketidaksesuaian Peraturan Daerah sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Hak dan kewajiban penduduk terkait administrasi kependudukan, seperti hak memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama, perlindungan data pribadi, dan kepastian hukum atas dokumen. Penduduk juga wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.
Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, termasuk koordinasi, pembentukan instansi pelaksana, pengaturan teknis, pembinaan, pelayanan masyarakat, penugasan kepada Kecamatan dan Desa, pengelolaan data kependudukan, dan pengawasan.
Kewenangan dan kewajiban Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dalam melaksanakan administrasi kependudukan, seperti mendaftar peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, memberikan pelayanan, menerbitkan dokumen kependudukan, mendokumentasikan hasil pendaftaran, menjamin kerahasiaan data, dan melakukan verifikasi informasi.
Pengaturan mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK), pendaftaran peristiwa kependudukan (perubahan alamat, pindah datang), data dan dokumen kependudukan (KK, KTP, akta pencatatan sipil), perlindungan data pribadi, pejabat pencatat sipil, dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

","transitional_provisions","1. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Dokumen kependudukan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.","sanctions","1. Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan.\n2. Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi.\n3. Setiap orang asing yang bepergian tidak membawa SKTT dikenakan denda administrasi.\n4. Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda, apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting.\n5. Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan Peraturan Daerah ini, maka pejabat pada Instansi Pelaksana dikenai sanksi mengembalikan biaya administrasi yang telah dikeluarkan.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Bantul","link","","revoked_by",[100],{"_94":101,"_96":102,"_36":103},"PERDA Kab. Bantul No. 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/12213/perda-kab-bantul-no-16-tahun-2015","062a3e51-83f8-4a19-ae4b-41ad5d10c4e4","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[112],{"_94":113,"_96":114,"_36":115},"PERDA Kab. Bantul No. 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/12729/perda-kab-bantul-no-10-tahun-2014","6ab395f7-70d4-47bb-98b4-01d2a2ddb1a6","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 26 OF 2008
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANTUL,

\n\n \n \n

Considering:

that the Bantul Regency Government is obligated to provide protection and recognition of the determination of personal status and legal status for every population event and important event experienced by residents who are inside or outside the Region;
that to provide protection, recognition, determination of personal status and legal status as intended in letter a, it is necessary to regulate the implementation of population administration in accordance with applicable laws and regulations;
that with the enactment of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, the Regional Regulation of Bantul Regency Number 37 of 2001 concerning the Implementation of Population Registration in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce7c36ff-fa7d-4e9b-aa37-3ef4e22d3c60","actionData","errors"]