[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce3faeb3-6a65-400f-a2fe-d22bb92215c0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2021-06-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Laut","place_of_enactment","Pelaihari","theme","Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2021/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir
ABSTRAK:	\n \n Pemungutan retribusi dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah untuk kegiatan pemeliharaan dan pengembangan fasilitas perparkiran. Untuk memberikan landasan dan kepastian hukum pada semua pihak yang menggunakan atau memanfaatkan pelayanan fasilitas perparkiran, diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir di Kabupaten Tanah Laut. Retribusi dalam Penyelenggaraan Perparkiran di\r\nKabupaten Tanah Laut sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2013\r\ntentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu dilakukan kompilasi dengan fungsi regulasi sebagai pengaturan agar menjadi lebih tertib dan efisien secara formal (simplifikasi). Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir. \n Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun\r\n2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 34 Tahun 2006; PP Nomor 32 Tahun 2011; PP Nomor 55 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 28 Tahun 2018; PP Nomor 12\r\nTahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten\r\nTanah Laut Nomor 6 Tahun 2016. \n Peraturan Daerah ini memuat tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan dan Pengelolaan \r\nPerparkiran; Parkir yang Dimiliki dan Diselenggarakan Oleh \r\nPemerintah Daerah; Parkir yang Dimiliki dan Diselenggarakan \r\nOleh Badan atau Perorangan; Tim Teknis dan Perlengkapan Parkir; Retribusi Parkir; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2021. \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6\r\nTahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir \n 65 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 5);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan parkir dan retribusi parkir di Kabupaten Tanah Laut. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah melalui pemungutan retribusi parkir, memberikan kepastian hukum bagi pengguna fasilitas parkir, dan menyederhanakan regulasi terkait retribusi parkir. Tujuannya adalah mewujudkan pengelolaan parkir yang tertib, meningkatkan pendapatan daerah, menjamin keteraturan dan kenyamanan lingkungan sekitar tempat parkir, serta memberikan perlindungan bagi pengelola dan pengguna jasa parkir.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n- Pembagian kewenangan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir antara Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah terkait (Dinas Perhubungan, Perangkat Daerah Teknis Lain), BLUD, serta badan atau perorangan.\n- Pengaturan mengenai jenis pelayanan parkir (di tepi jalan umum, tempat khusus parkir, dan insidentil), lokasi parkir, fasilitas parkir (taman parkir, gedung parkir), dan perlengkapan parkir (rambu, marka, karcis).\n- Persyaratan perizinan bagi badan atau perorangan yang menyelenggarakan parkir.\n- Pembentukan Tim Teknis untuk kajian teknis perparkiran.\n- Pengaturan mengenai retribusi parkir, termasuk golongan retribusi, cara mengukur tingkat pengguna jasa, prinsip dan struktur tarif, besaran tarif, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan.\n- Ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan, dan pelaporan penyelenggaraan parkir.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran ketentuan perparkiran.","transitional_provisions","1. Tarif Peraturan Daerah ini berlaku efektif 2 (dua) bulan terhitung pada tanggal diundangkan dalam rangka sosialisasi.\n2. Selama masa sosialisasi, besaran tarif retribusi berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 5 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2013.\n3. Semua kerja sama terhadap Pengelolaan Parkir yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, Perangkat Daerah Pengelola Parkir dan BLUD yang kontrak kerjasamanya dibuat sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini masih berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.\n4. Perangkat Daerah Teknis Lain dan BLUD dalam Penyelenggaran Parkir baik dikelola sendiri atau dikerjasamakan yang Kontrak Kerja Samanya dibuat sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyampaikan laporan pendapatan parkir dan salinan Kontrak Kerja Samanya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n5. Kontrak Kerja Sama Pengelolaan Parkir yang dibuat setelah Peraturan Daerah ini diundangkan wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.\n6. Badan dan/atau Perorangan yang sudah menyelenggarakan Parkir sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib memiliki izin Penyelenggaraan Parkir/izin Parkir atas lokasi yang dikelola paling lambat 4 (empat) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1) (tidak memiliki izin) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau denda Rp10.000.000,00 – Rp50.000.000,00.\n2. Petugas Parkir yang melanggar Pasal 30 ayat (4) (tidak melaksanakan kewajiban) dikenakan sanksi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, dan/atau pemberhentian.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) (larangan parkir di tempat yang tidak sesuai) dikenakan tindakan penguncian ban, pemindahan kendaraan, pengurangan angin, pencabutan pentil ban, dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp250.000,00.\n4. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumah Retribusi yang terutang.","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Tanah Laut No. 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/22928/perda-kab-tanah-laut-no-6-tahun-2013","27a06550-62d3-4c9e-8082-508a7eaa753e",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PERDA Kab. Tanah Laut No. 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/22925/perda-kab-tanah-laut-no-5-tahun-2013","88172b13-1018-422e-99a3-75c58b9424ac","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF TANAH LAUT REGENCY
NUMBER 2 OF 2021

REGENT OF TANAH LAUT
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TANAH LAUT REGENCY
NUMBER 2 OF 2021
CONCERNING
PARKING MANAGEMENT AND PARKING RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANAH LAUT,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce3faeb3-6a65-400f-a2fe-d22bb92215c0","actionData","errors"]