[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd2b02a6-0801-4e34-bbf3-547ce73dee5f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan HAK","short_title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2020","number","17","year","2020","published_date","2020-08-14","effective_date","2020-09-09","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","cef6cb7f-9d3f-458b-8917-e58a49caa4bc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan","short_name","Permen LHK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Hutan Adat dan Hutan HAK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2020
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 17, BN 2020/ NO 1014; http://jdih.menlhk.co.id/: 25 HLM
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Hutan Adat dan Hutan HAK
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemangku hutan adat dan hutan hak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan hutan lestari. Pengaturan ini mencakup penetapan Hutan Adat, Peta Penunjukan dan Penetapan Hutan Adat, penetapan Hutan Hak, serta hak dan kewajiban terkait.\n\nPenetapan Hutan Adat:\n\n- Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang masih ada dan diakui berhak memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, serta hasil hutan kayu dan bukan kayu untuk kebutuhan sehari-hari sesuai kearifan lokal.\n- Pengukuhan keberadaan dan hapusnya MHA ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan gubernur/bupati/wali kota.\n- Penetapan status Hutan Adat dilakukan melalui permohonan kepada Menteri, dengan validasi dan verifikasi oleh Direktur Jenderal.\n\nPenetapan Hutan Hak:\n\n- Penetapan status Hutan Hak dilakukan melalui permohonan kepada Menteri oleh pemegang hak atas tanah.\n- Permohonan harus dilengkapi dengan bukti hak atas tanah yang sah, peta lokasi, rekomendasi dari bupati/wali kota, dan surat pernyataan.\n- Direktur Jenderal melakukan validasi dan verifikasi terhadap permohonan tersebut.\n\nHak dan Kewajiban:\n\n- Pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak berhak mendapat perlindungan dari gangguan, mengelola hutan sesuai kearifan lokal, memanfaatkan pengetahuan tradisional, serta memperoleh dokumen legalitas kayu.\n- Mereka juga berkewajiban mempertahankan fungsi hutan, menjalankan prinsip pengelolaan lestari, memulihkan fungsi hutan, serta melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap hutan.","transitional_provisions","1. Hutan Adat yang sudah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan merupakan bagian dari Peta Penunjukan dan Penetapan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.\n2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua proses penetapan Hutan Adat yang sedang berjalan tetap dilanjutkan dengan menyesuaikan ketentuan dalam peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permen LHK No. 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan HAK","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/163461/permen-lhk-no-21-tahun-2019","b6cc15c4-90ce-4d17-b785-9adcddb19f14","revoked_by",[102],{"_95":103,"_97":104,"_36":105},"Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial","https://peraturan.bpk.go.id/Details/235324/permen-lhk-no-9-tahun-2021","eebb2ff7-f49b-49f4-8f0e-4c7008aa787e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020

CONCERNING

CUSTOMARY FOREST AND PRIVATE FOREST

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 concerning Customary Forest and Private Forest is no longer in accordance with the legal needs of the community, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Environment and Forestry concerning Customary Forest and Private Forest;

In view of:

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd2b02a6-0801-4e34-bbf3-547ce73dee5f","actionData","errors"]