[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd18b487-d1bf-46d9-a014-b4668876293d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum","short_title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-01-29","effective_date","2024-01-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","57fa4213-4389-455a-8429-0d46f0ce534a","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum","short_name","Peraturan Bawaslu","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Badan Pengawas Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengawasan - Pemungutan - Penghitungan Suara - Pemilihan Umum
2024
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 1, BN 2024 (67) : 44 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2019, ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum Peraturan Bawaslu ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 68 Tahun 2018; Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021; dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022. \n Peraturan Bawaslu ini mengatur tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan tugas pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2024. \n Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 423), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 423).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mengatur tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Latar belakangnya adalah untuk menciptakan standar tata laksana pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mengganti peraturan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum.

Peraturan ini mengatur pelaksanaan pengawasan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangannya, yang meliputi pencegahan pelanggaran, pengawasan langsung, patroli pengawasan, pemanfaatan sistem informasi pengawasan, pengawasan partisipatif, pelayanan pengaduan masyarakat, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengantisipasi potensi kerawanan, memastikan ketersediaan perlengkapan, dan memastikan akurasi data pemilih serta penggunaan hak pilih.

Secara substansial, peraturan ini mengatur tahapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara baik di dalam maupun di luar negeri, yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, serta penggunaan sistem informasi rekapitulasi elektronik (Sirekap). Di dalamnya juga diatur secara detail mengenai pengawasan persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara, pemberian suara, penghitungan suara, serta penanganan potensi pelanggaran dan sengketa.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176679/peraturan-bawaslu-no-9-tahun-2019","522c1661-fba9-4e8f-91b1-4fa80874f7fd",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176671/peraturan-bawaslu-no-1-tahun-2019","1e51c3e1-675d-43a0-bb82-19fed76da8e4","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE ELECTION SUPERVISORY BODY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2024
CONCERNING
SUPERVISION OF VOTE COLLECTION AND COUNTING IN THE
GENERAL ELECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE ELECTION SUPERVISORY BODY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to create standard procedures for supervising the stages of vote collection and counting in general elections that are effective and in accordance with the provisions of laws and regulations, it is necessary to adjust the provisions in the Regulation of the Election Supervisory Body Number 1 of 2019 concerning Supervision of Vote Collection and Counting in General Elections as amended by the Regulation of the Election Supervisory Body Number 9 of 2019 concerning Amendments to the Regulation of the Election Supervisory Body Number 1 of 2019 concerning Supervision of Vote Collection and Counting in General Elections;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd18b487-d1bf-46d9-a014-b4668876293d","actionData","errors"]