For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023

Also known as: Permen PPPA 2/2023 · Permen PPPA No. 2 Tahun 2023 · Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2023

Status:
Inactive
Effective Date:25 Januari 2023Publication Date:24 Januari 2023
Standar & Pedoman TeknisAnggaran Belanja NegaraKeuangan Negara & Daerah

Information

TypePeraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
ThemePetunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023
LocationKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Effective Date25 Januari 2023
Publication Date24 Januari 2023
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1500). Peraturan ini mengubah: (-)

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Kebijakan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menurunkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan layanan bagi korban kekerasan, perdagangan orang, anak berhadapan dengan hukum, dan perkawinan anak. Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan dana, termasuk pembentukan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Dana ini dialokasikan untuk kegiatan pelayanan, pencegahan, dan manajemen perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun rencana kegiatan dan anggaran yang sesuai dengan prioritas nasional dan kebutuhan lokal. Dana ini tidak boleh digunakan untuk belanja modal atau perjalanan dinas Kemen PPPA, dan harus dikelola secara akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.

1. Dalam hal Pemerintah Daerah mendapat alokasi Dana Pelayanan PPA tahun 2023, sisa dana pelayanan tahun 2022 wajib dianggarkan kembali oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 dan akan diperhitungkan dalam penyaluran Dana Pelayanan PPA tahun 2023. 2. Dalam hal daerah tidak mendapat alokasi 2023, dan masih terdapat sisa Dana Pelayanan PPA tahun 2022 maka sisa dana tersebut diperhitungkan dalam penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil tahun 2023.

(-)